Pemprov Baru Inventarisasi Tambang Ilegal

Kepala Dinas ESDM NTB, Muhammad Husni (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan menertibkan  aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Prabu Lombok Tengah (Loteng) dan Sekotong Lombok Barat (Lobar). Tahap awal, Pemprov NTB dan Pemkab Loteng baru sebatas melakukan inventarisasi masyarakat yang melakukan penambangan liar.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si mengatakan untuk melakukan inventarisasi akan segera dibentuk tim. ‘’Yang pasti itu kita inventarisasi dulu. Siapa sih yang di sana, masyarakat itu. Terus maunya nanti dialihkan mata pencahariannya ke sektor mana,’’ kata Husni dikonfirmasi kemarin.

Husni menjelaskan beberapa kali rapat di Loteng, masyarakat mempertanyakan ketika tambang itu ditutup. Mereka tak punya mata pencaharian lagi. Sehingga Pemda mengambil kebijakan melakukan inventarisasi terlebih dahulu.

Baca juga:  Tim Satgas Peti Lobar Kesulitan Menindak Pelaku

Masyarakat yang selama ini melakukan penambangan liar akan didata. Kemudian diminta akan beralih ke sektor lainnya. ‘’Misalkan ada yang mau jadi peternak, kita bicara dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Begitu juga kalau ada yang mau ke  sektor yang lain,’’ katanya.

Menurut Husni, inventarisasi dan pengalihan mata pencaharian eks penambang liar akan dilakukan sejalan.

Husni menjelaskan, sudah mendiskusikan dengan Polda, Pemkab Loteng dan Asisten II terkait dengan keberadaan tambang Prabu. Bukan hanya masalah tambang liar di Gunung Prabu. Tetapi, kata Husni, soal tambang liar Sekotong juga menjadi atensi.

‘’Karena menurut informasi, Sekotong ini lebih terkenal  sebagai tambang ilegal. Ada kejadian meninggalnya  penambang dulu. Kalau Prabu baru dia. Sekotong lebih duluan,’’ katanya.

Baca juga:  Tim Satgas Peti Lobar Kesulitan Menindak Pelaku

Husni menambahkan, masalah penertiban tambang liar ini bukan persoalan main sikat sana dan sikat sini. Ia juga mengatakan penertiban tambang liar ini bukan masalah berani atau takut. Tetapi Pemda harus memikirkan solusi apabila tambang liar tersebut ditutup.

Ditanya kekhawatiran kerusakan akan semakin meluas akibat aktivitas penambangan liar tersebut. Husni mengatakan bahwa memang terjadi kerusakan lingkungan. ‘’Kita berharap setelah inventarisasi, mereka langsung berhenti. Tidak perlu memakai penindakan,’’ tandasnya.

Saat ini, lanjut Husni sedang dibentuk tim yang terdiri dari berbagai unsur. Seperti TNI/Polri, Pemprov NTB, Pemkab Loteng dan Pemkab Lobar. Dinas ESDM baru bergerak membentuk tim karena anggarannya baru ada tahun ini. Anggaran yang ada masih minim, hanya Rp75 juta. (nas)