Butuh Rp40 Miliar Setahun, Pemprov Belum Mampu Bayar Gaji P3K

Kepala BPKAD NTB, H. Supran (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah selesai dilakukan Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota. Dari hasil tes tulis berbasis komputer yang dilakukan 23-24 Februari lalu, sudah ada gambaran peserta yang lolos passing grade atau menjadi P3K.

Namun, Pemprov mengaku belum mampu membayar gaji P3K. Pasalnya, dalam setahun dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar lebih. ‘’Dari posisi kemampuan keuangan memang harus kita akui belum mampu,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 27 Februari 2019 siang.

Mengenai persoalan ini, pihaknya akan kembali menggelar rapat dan konsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Supran menjelaskan, APBD Murni 2019 sudah terjabarkan semua belanja. Baik belanja pembangunan maupun belanja aparatur.

BPKAD telah menghitung dengan 234 P3K untuk Pemprov NTB membutuhkan anggaran di atas Rp40 miliar. Karena gaji P3K sama dengan PNS. Pasalnya statusnya sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji ASN tiap bulan di atas Rp3 juta.

‘’Itu yang membuat kita tidak mengatakan saat ini mampu. Kami akan konsultasi dengan Kementerian Keuangan,’’ katanya.

Supran mengatakan, BKD NTB dan BKD Kabupaten/Kota telah melakukan rapat kaitan dengan rekrutmen P3K, beberapa waktu lalu. Di mana, semua sepakat menunda pelaksanaan rekrutmen P3K. Namun belakangan, Pemprov dan Pemda kabupaten/kota membuka rekrutmen P3K.

’Kan ndak ada yang sanggup. Karena kondisi keuangan. Pusat menyerahkan gaji ke daerah. Tapi kan  pusat harus melihat kemampuan daerah. Kita belum mampu, belum siap kita,’’ imbuhnya.

Baca juga:  Realisasi Belanja Langsung Pemprov NTB Baru 68,93 Persen

Kaitan dengan dibukanya rekrutmen P3K, Supran meminta ditanyakan langsung ke BKD. Bagaimana komitmennya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Ditanya mengenai  anggaran Rp52 miliar yang dialokasikan Pemprov dalam APBD Murni 2019 untuk guru honorer  SMA/SMK, apakah dapat dialihkan untuk membayar gaji P3K? Supran mengatakan perlu dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Supran mengatakan, pada prinsipnya Pemda akan berupaya mencari alokasi anggaran yang dapat digeser untuk menggaji P3K.  Tetapi harus dikomunikasikan dengan dinas terkait.

Terkait dengan masalah P3K ini, Supran mengaku Pemprov telah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini. Kemendagri tak dapat memberikan jawaban pasti. Karena uang untuk menggaji berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

‘’Yang jelas Pemda ketika diperintah akan menyikapi dan akan ekstra hati-hati sesuai kemampuan daerah,’’ tandasnya.

Data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB  sebanyak 234 eks honorer K2 yang memenuhi passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K lingkup Pemprov NTB. Jumlah eks honorer K2 yang dapat ikut tes tulis yang dilaksanakan 23-24 Februari lalu sebanyak 379 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 145 orang tidak lolos passing grade.

Mereka yang memenuhi passing grade terdiri dari guru 217 orang, penyuluh pertanian 15 orang, medik veteriner 1 orang dan pengendali organisme pengganggu tanaman 1 orang. Sementara yang tidak memenuhi passing grade sebanyak 141 orang, semuanya merupakan guru.

Diketahui, ribuan eks honorer K2 mengadu nasib menjadi P3K di NTB. Untuk Pemprov NTB, eks honorer K2 yang dapat  ikut tes tulis seleksi P3K sebanyak 379 orang, terdiri dari guru dan penyuluh pertanian.

Baca juga:  Kemenkeu Minta Pemda Batasi Belanja Operasional

Dari 379 peserta yang berhak ikut tes tulis, sebanyak empat orang yang tidak hadir. Atau sebanyak 374 orang yang hadir mengikuti tes tulis.

Sebanyak 3.984 pendaftar yang merupakan eks honorer K2 di NTB dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K di NTB. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi ini selanjutnya berhak ikut tes tulis yang dilaksanakan 23 -24 Februari lalu.

Dengan rincian, Pemprov sebanyak 379 orang, Kota Mataram 62 orang, Lombok Barat 208 orang, Lombok Tengah 752 orang, Lombok Timur 508 orang dan Lombok Utara 56 orang. Selanjutnya, Sumbawa Barat 164 orang, Sumbawa 620 orang, Dompu 35 orang, Bima 1.183 orang dan Kota Bima 17 orang.

Seperti halnya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), seleksi bagi P3K  juga harus lolos ambang batas (passing grade) kelulusan. Hal itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4/2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian.

Nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, manajerial, serta sosial kultural paling rendah 65 (akumulatif), dan nilai kompetensi teknis paling rendah 42. Jika peserta memenuhi nilai ambang batas tersebut, maka juga harus melampaui nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Setiap peserta seleksi PPPK harus melalui tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara. (nas)