Bangun By Pass LIA-Kuta, Pemprov NTB Surati Pemerintah

Kepala Bappeda NTB, H. Ridwan Syah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pemprov NTB meminta agar Pemerintah Pusat mempercepat  pembangunan by pass Lombok International Airport (LIA) – Kuta, Lombok Tengah. Gubernur akan menyurati Menteri PUPR dan pihak bank dunia agar biaya pembebasan lahan ditanggung oleh pemerintah pusat.

‘’Jalan itu penting ketika ingin mengembangkan Mandalika. Kami sedang menyiapkan surat Pak Gubernur kepada Menteri PUPR dan pihak bank dunia. Agar pembebasan lahan bisa dibiayai bersama-sama dengan bank dunia,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Bank dunia bersama dengan Pemerintah Pusat memberikan dukungan untuk pengembangan tiga kawasan pariwisata. Yakni KEK Mandalika, Borobudur dan Danau Toba.

Baca juga:  Proyek "Bypass" LIA - Kuta Gunakan Pinjaman Bank Dunia Rp1,4 Triliun

Ridwan mengatakan, masalah pembangunan by pass LIA-Kuta ini juga dibicarakan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya saat kunjungan kerja kemarin.

‘’Kita mendorong pemerintah pusat membiayai pembangunan jalan BIL-Kuta. Termasuk pembebasan lahannya,’’ katanya.

Menurut Ridwan, Pemprov dan Pemkab Loteng agak berat untuk membiayai pembebasan lahan proyek pembangunan by pass LIA-Kuta. Pasalnya, anggaran daerah yang terbatas, apalagi setelah dilanda gempa. Sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan seluas 87 hektare tersebut sekitar Rp200 miliar.

‘’Kita berharap, mudah-mudahan melalui bantuan bank dunia melalui program Tourism Management Project, yaitu pengembangan parwisata terpadu, fisiknya dibiayai bank dunia. Kita berharap juga lahannya dibiayai,’’ harapnya.

Baca juga:  Siapkan SDM untuk Mandalika, Loteng Usulkan Rp6,8 Triliun

Dalam pembukaan Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR beberapa hari lalu, kata Ridwan, gubernur juga menyampaikan berat jika biaya pembebasan lahan dibebankan ke Pemda. Buktinya tahun 2018, Pemda belum mampu mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahannya. Akibatnya, dana untuk konstruksi puluhan miliar yang telah dialokasikan Kementerian PUPR terpaksa harus dialihkan ke NTT. Karena pada saat itu, lahannya belum dibebaskan.

Proyek jalan by pass LIA – Kuta akan dibangun sepanjang 20 Km. Untuk biaya konstruksi, pemerintah  pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp1,7 triliun. Sedangkan untuk pembebasan lahan diperkirakan butuh anggaran sebesar Rp200 miliar. Namun, untuk pembebasan lahan ini, dibebankan ke Pemda kabupaten. (nas)