Selama 2018, 24 Penyidik KPK Gadungan Ditangkap

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Selama 2018, ada 24 orang  yang mengaku sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditangkap polisi. Selain sebagai penyidik, beberapa elemen juga mendompleng nama KPK diduga untuk memeras.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengaku fenomena ini terjadi di hampir semua daerah.  Ia meminta masyarakat, termasuk dari NTB, jika ada kejadian pemerasan oleh orang orang yang mengaku KPK, agar melapor ke pihaknya.

‘’Jika ada yang mengaku- ngaku pegawai KPK, silakan konfirmasi ke Call Center KPK 198,” kata Febri Diansyah kepada Suara NTB melalui pesan instan WhatsApp, Kamis, 21 Februari 2019. Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tiap daerah untuk meneruskan informasi gerak gerik  oknum KPK gadungan.

Baca juga:  KPK Ungkap Pejabat Terkaya di NTB

Sementara 24 oknum  yang ditangkap itu, ia memastikan sudah diproses oleh Polda masing masing daerah, termasuk ditindaklanjuti Mabes Polri. Namun ia tak merinci soal informasi pengaduan dan kasus dari NTB.

“Tahun 2018 setidaknya telah diproses 11 perkara pidana oleh Polri terkait hal tersebut, dengan 24 orang sebagai tersangka,” sebut Febri.

Modus para pelaku, kata Febri memberi gambaran, oknum mengaku sebagai anggota KPK dan dapat mengurus kasus yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Oknum kemudian meminta imbalan sejumlah uang.

‘’Beberapa diantaranya merupakan oknum anggota LSM dengan nama mirip KPK atau Tipikor,’’ ungkapnya.

KPK, kata dia, mengingatkan pada semua pihak agar tidak menyalahgunakan nama instansi penegak hukum termasuk KPK untuk melakukan penipuan terhadap pejabat pusat atau daerah dan masyarakat. ‘’Karena hal tersebut diancam pidana,” ujarnya mengingatkan.

Baca juga:  Kasus “Marching Band” Buntu, KPK Sarankan Penyidik Ikuti Petunjuk JPU

Meski sudah banyak yang ditangkap polisi, namun kasus serupa masih terus mencuat. Laporannya masuk ke Bidang Pengaduan Masyarakat (Dumas).   Tahun 2013  dua laporan, tahun 2014 satu laporan, tahun 2015 dua laporan,   tahun 2016 dua 2 laporan.

Ia menambahkan, jika  ada pihak yang melakukan pemerasan atau permintaan uang, selain ke Dumas, juga langsung melapor ke kantor polisi terdekat.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTB, Drs.H.Lalu Syafi’I, MM juga membenarkan situasi yang sama terjadi di NTB. “Banyak juga lembaga yang namanya KPK, tapi kepanjangannya berbeda,” ujarnya singkat. (ars)