Pangkas Birokrasi, Pencairan Dana Gempa Berlaku Satu Pintu

Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengecek proses pencairan dana stimulan dengan sistem satu pintu di Lombok Tengah kemarin. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Korem 162/WB, melibatkan Bank BRI, sepakat mendorong percepatan penanganan rumah korban gempa melalui layanan satu pintu. Cara ini untuk memangkas birokrasi yang panjang  dari proses pengajuan sampai dengan pencairan oleh Kelompok  Masyarakat (Pokmas).

Penerapan pola satu pintu itu dimulai Rabu, 6 Februari 2019 lalu di Lombok Tengah dan Kamis, 7 Februari 2019 kemarin di Lombok Timur. Selanjutnya, ujicoba penerapan sama diberlakukan di daerah  terdampak lain, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Barat (Lobar), Kota Mataram, Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Pelayanan terpadu dimaksud, dibuka di tiap kantor camat masing masing daerah. Pihak Bank BRI diminta hadir memberi pelayanan pencairan. Dalam proses itu, demi menjaga agar tetap menjaga akuntabilitas keuangan tanpa mengabaikan kepentingan korban. Pendampingan dilakukan oleh  Kodim masing masing daerah, BPBD, Dinas Perkim, Inspektorat, Polres dan Bank BRI setempat. Hadir  juga pada fasilitator.

Menurut Danrem 162/WB Kol. CZI.Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han, pelayanan satu pintu ini sangat bermanfaat bagi korban gempa khususnya Pokmas yang sudah terbentuk. Mereka berhak segera mendapatkan dana stimulan bagi yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang dan rumah rusak berat. Dana yang sudah masuk ke rekening masyarakat, lewat pelayanan itu, bisa ditransfer ke rekening Pokmas untuk segera digunakan membangun atau perbaikan rumah.

Baca juga:  Peringatan Keras Wagub NTB untuk Oknum “Pemain” di Rehab Rekon Gempa

‘’Pelaksanaan pencairan dana bisa langsung dilakukan untuk semua jenis kerusakan dengan syarat adminitrasi lengkap. Sehingga aplikator dapat segera membangun dan memperbaiki rumah yang rusak,’’ kata Danrem, Kamis, 7 Februari 2019. Pola ini memang diyakininya akan mempercepat progres pembangunan. Hanya saja,  jika ada masyarakat atau Pokmas yang administrasinya belum lengkap, maka akan terkendala pencairan. Demi menjaga akuntabilitas keuangan, warga dan Pokmas tetap diminta segera melengkapi kekurangan administrasi, sehingga cepat dilakukan debet.

Menurutnya, proses debet pertama sebesar 50 persen, dari total bantuan yang diterima sesuai kategori ruma rusak. Di mana angka sebelumnya, Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang dan Rp15 juta untuk rusak ringan.  Sisa 50 persen berikutnya akan dicairkan dalam waktu dekat.

Baca juga:  Dana RTG Mengendap Rp381 Miliar

Kepala Pelaksana BPBD NTB Ir. H. Mohammad Rum menambahkan, pola satu pintu itu sedang dilakukan ujicoba dan diharapkan berhasil untuk tahap awal.

“Proses pencairan dana satu pintu ini sebagai hasil kerjasama seluruh stakeholder baik BRI, Pemda, TNI, Polri, BPBD dan lainnya, sehingga bisa melakukan percepatan pencairan dana korban gempa. Alhamdulillah hari ini dan kemarin bisa berjalan dan maksimal,” ujarnya.

Ia berharap ini sebagai solusi percepatan realisasi dana Rp 3,5 trilun yang masih ‘mengendap’ di rekening masyarakat dan segera didebet ke rekening Pokmas untuk digunakan. Target Rum, dalam beberapa pekan kedepan,  semua rekening pokmas sudah terisi sebelum masa transisi berakhir 26 Februari mendatang. Jika pun tidak bisa, akan dilanjutkan debet pada masa perpanjangan transisi. (ars)