Pemprov Turunkan Petugas Cek Warga Selengen Konsumsi Air Hujan

Pipa warga Selengen yang putus dan tertimbun akibat longsoran kedua di bendungan setempat. Akibat tidak ada saluran air yang mengalir ke perkampungan, warga terpaksa mengkonsumsi air hujan. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Sosial (Disos) mengaku baru mengetahui warga yang mengkonsumsi air hujan di Desa Selengen Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari pemberitaan media. Disos langsung menurunkan petugas ke lokasi untuk mengecek kondisi masyarakat setempat.

“Tadi setelah baca Suara NTB  baru kita tahu, karena dari  kabupaten belum ada laporan masuk. Dan  saya sudah perintahkan staf kebencanaan untuk  melakukan pengecekan lokasi dan kondisi sebenarnya,” kata Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 29 Januari 2019 siang.

Khalik mengatakan Disos merencanakan akan mengerahkan tiga armada mobil tangki untuk mendroping air bersih ke warga Desa Selengen. Nantinya, tiga armada mobil tangki tersebut akan mendroping air bersih dua kali dalam seminggu.

Berkaitan dengan hal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Sosial KLU. Termasuk juga menyisir daerah-daerah yang warganya mengalami krisis air bersih akan dikoordinasikan dengan BPBD setempat.

“Kita akan koordinasikan bersama BPBD, dan tentu kita akan minta laporan dari kabupaten/kota. Karena kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan ini biasanya tidak ada permintaan air bersih dari masyarakat kecuali wilayah selatan Lombok Timur dan kejadian khusus seperti Selengen KLU ini,” kata Khalik.

Baca juga:  Kemarau Berlanjut, NTB Darurat Kekeringan

Belum Terima Bantuan

Warga Selengen krisis air bersih akibat tertimbunnya Bendungan Sambil Jengkel Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Saat bendungan tersebut tertimbun longsor kedua kalinya, warga benar-benar berada dalam situasi krisis air.  Baik untuk konsumsi, maupun irigasi persawahan.

Sementara Sekretaris Desa Selengen, Sudiarti, mengaku belum mendapat kiriman air bersih. Ia bahkan pesimis, akan adanya langkah penanganan cepat tanggap dari pemerintah atas kondisi warga tersebut.

“Sampai saat ini belum ada,” jawab Sudiarti singkat saat ditanya apakah sudah ada distribusi air bersih dari Pemda KLU, Selasa, 29 Januari 2019.

Ia hanya bisa pasrah, sebab meski sudah dikorankan belum ada tanda-tanda “pertolongan” dari pemangku kebijakan. Sikap pesimis dinyatakan pula oleh Ketua Komisi III DPRD KLU, Narsudin, S.Sos. Di hadapan wartawan, Narsudin, secara langsung mengontak Kepala Pelaksana BPBD dan meminta keterangan penanganan Pemda perihal kondis krisis air di kalangan warga.

“Nah, denger sendiri ‘kan. Di telepon anggota DPRD, masih dicueki, apalagi yang nelepon warga,” gerutunya.

Sejatinya ditelepon yang diperdengarkan ke media, politisi PPP itu menanyakan tindaklanjut distribusi air menggunakan tangki-tangki milik Pemda yang saat ini menganggur. Tidak hanya tangki, ia juga mempertanyakan tandon yang menumpuk di kantor bupati dan tidak dibagikan ke masyarakat.

Baca juga:  Tangani Krisis Air, Hitung Kemampuan Daerah

“Saya sudah ke Dinas PU, dan dijawab PU akan turun menggarap Selengen, tapi sementara ini alat berat PU masih mengerjakan material yang menghubungkan Gumantar – Selengen,” sebutnya.

Terhadap persoalan itu, Kepala Pelaksana BPBD KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos., yang dikonfirmasi mengungkapkan pihaknya selaku pelaksana akan meminta petunjuk dari koordinator BPBD Lombok Utara. Dalam hal dimaksud, Sekda Lombok Utara selaku pejabat yang mengambil keputusan. “Kita koordinasikan, kota lapor Pak Sekda dulu. Mudahan ada solusi secepatnya, terkait langkah apa yang harus kita lakukan,” ujar Iwan.

Ia mengklaim, koordinasi dengan atasan tidak lepas dari belum bisa dicairkannya DPA BPBD pada APBD 2019, sehingga menjadi kewenangan Sekda Lombok Utara selaku unsur pimpinan untuk mengambil keputusan perihal pembiayaan selama operasional distribusi air bersih kepada warga.

“Untuk saat ini anggaran BPBD belum bisa cair, jadi kita lapor Pak Sekda. Terkait armada, tangki kita banyak. BPBD punya 5 unit, belum di LH, Pemadam, PDAM, dan PU,” tandasnya.

Sementara, Kadis Sosial PPPA KLU, H. Faisol, yang dikonfirmasi belum memberi tanggapan. Pesan pertanyaan yang via WA hanya dibaca saja. Saat ditelepon pun, Faisol tidak merespon. (nas/ari)