Mantan Manajer Konstruksi PT GNE Bantah Kebocoran Anggaran Rp 3,1 Miliar

Mataram (Suara NTB) – HB,  orang yang disebut bertanggung jawab atas dugaan kebocoran anggaran PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Namun mantan manajer konstruksi pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) milik Pemprov NTB tersebut membantah. Masalah keuangan tersebut dinilainya hanya persoalan administrasi.

‘’SPI (Sistem Pengendalian Internal)  itu terlalu kesusu (terburu buru)  mengeluarkan hasil audit. Mereka melihat hasil akhir saja.  Ndak cek proses dari awal bagaimana masalah sebenarnya,’’ kata HB menjawab Suara NTB Minggu, 27 Januari 2019 via ponsel.

Sampai sejauh ini diakui belum ada undangan Inspektorat untuk klarifikasi.  Namun jika ada panggilan,  ia siap memenuhinya dan menjelaskan sebenarnya. HB juga akan membawa dokumen berkaitan dengan penggunaan anggaran dan operasional.

‘’Sampai sekarang belum ada undangan. Kalau memang ada untuk beri penjelasan,  saya siapkan bukti buktinya,’’ ujar HB yang mengundurkan diri dari PT GNE tahun 2016 lalu.

Ia menjelaskan kendala manajemen saat operasional mengusahakan pemasukan yang maksimal dengan bekerjasama antarperusahaan. PT GNE saat itu menjadi subkontraktor sebuah perusahaan pengembangan perumahan.  Modal yang ia keluarkan mencapai Rp 800 juta, dengan komitmen bagi keuntungan masing masing Rp 1,3 miliar.

Agreement dengan perbankan juga sudah dibuat.  ‘’Tapi kita gagal selesaikan karena tiba-tiba pemilik tanah tidak mau berikan sertifikat. Tidak mau sertifikat dijadikan jaminan,’’ ujarnya. Situasi itu  membuat investasi macet. PT GNE akhirnya merugi meski ada beberapa penjualan  rumah produk kerjasama berhasil terkumpul.

Namun masalah itu dibebankan kepadanya dan dianggap sebagai piutang yang harus dikembalikan. Masalah itu dibebankan kepada perusahaan pengembang.  ‘’Perusahaan sudah siap membayar. Bahkan sudah mencicil,’’ akunya.

Beberapa kerjasama yang jadi penyebab tidak lancarnya investasi PT. GNE. Seperti, ketika mendistribusikan material paving blok pada proyek Bandara Internasional Lombok (BIL)  tahun 2011, 2012, 2013. Droping material paving  bermasalah karena ulah warga yang merasa tidak dilibatkan dalam proyek saat itu.  “Material kita dicuri. Truk kita dicegat, sopirnya diancam parang.’’

Masalah sama terjadi ketika berhasil membuat kerjasama dengan perusahaan  konstruksi jalan, dari gedung BIL hingga ke arah Gerung Lombok Barat. Material GNE turut dicuri warga yang merasa tidak dilibatkan dalam pekerjaan itu. Akibat kejadian di dua kegiatan itu, material tidak terbayar. Anehnya, kata dia,  itu menjadi piutang yang dibebankan kepadanya, bukan utang manajemen.

Sejumlah masalah lain yang menjadi kekeliruan manajemen juga diungkapnya kepada Suara NTB dan peran sejumlah pihak di internal jadi pemicu masalah.  Namun penyampaiannya dalam konteks off the record.

Ia hanya menyesalkan ketika Direktur GNE membuat kesimpulan bahwa ada kebocoran senilai Rp3,1 miliar dan dibebankan tanggung jawab itu padanya. Hasil audit yang diserahkan ke Inspektorat juga menurutnya tidak objektif karena dokumen yang diperiksa tidak lengkap,  termasuk tidak memasukkan hal hal non teknis yang menyebabkan keluarnya uang. Seperti membayar ke pihak desa lingkar proyek demi keamanan kegiatan.

Ia berkesimpulan,  serangkaian masalah dalam manajemen dan pengelolaan keuangan murni persoalan administrasi. Karena bukti dan keterangan soal pertanggungjawabannya masih tersimpan dengan baik.  Bukti-bukti itu akan dibeberkannya di hadapan auditor Inspektorat.

Ia tidak risau dengan laporan Direktur PT GNE tersebut. Malah lega karena akan membuka masalah sebenarnya.  ‘’Saya setuju kalau ada pemeriksaan dari pihak ketiga begini. Jadi biar semuanya jelas,’’ tegasnya.

Ia juga membantah keras soal tudingan uang tagihan  piutang ke pihak lain masuk ke rekeningnya. Diakuinya ada tanda tangan penerimaan pembayaran yang memang harus ia butuhkan. Tapi pemasukan tetap diteruskan ke bendahara penerimaan.

Secara keseluruhan ia menegaskan tidak ada kebocoran anggaran sebagaimana laporan H. Syahdan Ilyas selaku Direktur GNE.  Tapi murni masalah administrasi disebabkan masalah eksternal. ‘’Ini bukan kebocoran  anggaran,  ini masalah administrasi,’’ pungkasnya. (ars)