Pemprov akan Hapus Honor Tim

Kepala BKD NTB, H. Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Mulai 2020, Pemprov akan menghapus pemberian honor-honor tim kegiatan di seluruh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penghapusan pemberian honor tersebut untuk tim kegiatan yang bukan turunan dari UU.

‘’Menghilangkan seluruh honor tim yang sifatnya tidak ada turunan dari  UU. Jadi  honor-honor bentukan segala macam. Itu yang kita rumuskan, hapuskan semua,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 23 Januari 2019.

Ia menjelaskan, pemberian honor kepada PNS yang melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya akan dihapus. Penghapusan honor itu, karena apa yang dilakukan merupakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS.

Baca juga:  Anggaran Turun, 13 Program Penanggulangan Kemiskinan Diperkuat Industrialisasi

‘’Selama ini yang dilakukan ada honor yang sifatnya tugas pokok dan fungsi. Itu yang salah. Tugas dan fungsinya dijadikan tim, dijadikan honor,’’ katanya.

Fathurrahman mencontohkan seperti tim penyusunan KUA-PPAS RAPBD. Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS merupakan tugas pokok dan fungsi di Bappeda. Karena sudah digaji oleh negara, maka tim penyusunan KUA-PPAS tak boleh dapat honor.

Kecuali, tim yang dibentuk merupakan turunan dari UU seperti Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembentukan tim tersebut merupakan turunan dari UU.

Meskipun honor-honor akan dihilangkan, namun kata Fathurrahman, PNS akan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Pemberian TKD nantinya akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS yang akan dilihat melalui e-kinerja.

Baca juga:  Masih Rendah, Serapan DAK Kota Mataram

‘’Pemberian TKD  didasarkan pada pelaporan. Laporannya bisa seminggu, dua minggu, perbulan. Itulah jadi ukuran pemberian TKD.  Kita susun dulu konsepnya, sarana prasarana sudah jalan, sosialisasi kepada OPD juga baru diterapkan,’’ kata Fathurrahman.

Ditambahkan bahwa ada beberapa OPD yang TKD-nya akan disesuaikan dengan beban kerja dan rentang kendali tugas. Seperti BPKAD, BKD, Biro Hukum, Setwan,Biro  Humas dan Protokol, Inspektorat, Satpol PP, Badan Penghubung, Biro Umum dan Bapenda. (nas)