P3K Dapat Duduki Jabatan Eselon II dan I Pemprov NTB

Kepala BKD NTB H. Fathurrahman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota diundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) dalam rapat koordinasi (Rakor) membahas rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 23 – 25 Januari mendatang. Selain menjadi staf, nantinya P3K dapat menduduki jabatan eselon I dan II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprov NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si mengatakan, rakor akan dilaksanakan selama tiga hari di Batam dan diikuti oleh seluruh Pemda Provinsi dan kabupaten/kota se – Indonesia.

‘’Termasuk juga seluruh mekanisme P3K. Mudah-mudahan juga nanti juklak dan juknis pelaksanaan rekrutmen P3K. Termasuk juga ada P3K yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Nanti akan dibahas dalam rapat koordinasi itu,’’ terang Fathurrahman dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 21 Januari 2019.

Baca juga:  Pembatalan Rekrutmen P3K Tunggu Kebijakan Pemerintah

Untuk rekrutmen P3K, kata Fathur, Pemprov sudah melakukan satu tahapan. Yakni menyampaikan kebutuhan P3K lewat e-formasi sebanyak 7.000 orang lebih. Di dalamnya termasuk kebutuhan tenaga guru SMA/SMK, tenaga kesehatan dan tenaga teknis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menjelaskan, P3K dapat menduduki jabatan Kepala OPD dan jabatan eselon II lainnya. Namun, P3K tidak menjadi eselon III dan IV.  ‘’Dia langsung loncat, mungkin dilihat dari kualifikasi dan keahliannya. Sehingga pusat juga berkepentingan terhadap ini,’’ jelasnya.

Baca juga:  Pekan Ini, Pansel Tentukan Tiga Besar Calon Sekda NTB

Biasanya, P3K yang dapat menduduki jabatan eselon II dan I adalah diaspora atau orang yang punya keahlian khusus. Namun, Fathur mengatakan Pemda masih menunggu juklak dan juknis mengenai hal ini. ‘’Tapi tentu ada persyaratan, ketentuan,’’ imbuhnya.

Terkait dengan usulan formasi P3K, Pemprov berharap mendapatkan formasi sesuai dengan kebutuhan yang sudah disampaikan, sekitar 7.000 orang lebih. Dengan demikian, dapat mengakhiri polemik mengenai pengangkatan tenaga honorer yang selama ini belum ada kepastian. (nas)