Pimpinan Dewan Mataram Dapat Randis Baru Seharga Rp1,7 Miliar

Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi menaiki kendaraan dinas barunya. Pengadaan tiga unit randis pimpinan Dewan menghabiskan anggaran Rp 1,7 miliar. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Para wakil rakyat di Lingkar Selatan, kembali dimanjakan dengan fasilitas mewah. Pimpinan DPRD Kota Mataram, memperoleh kendaraan dinas seharga Rp 1,7 miliar.

Mobil jenis sport warna hitam metalik pengadaan tahun 2018 lalu. Tiga unit randis keluaran terbaru dibandrol dengan harga Rp550 juta per unit. Sekretariat Dewan harus merogoh kocek cukup dalam untuk pengadaan kendaraan itu.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Mataram Muhammad Iswan Jumat, 18 Januari 2019 mengatakan, pengadaan randis bagi pimpinan Dewan, sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017. Fasilitas diperoleh Dewan disesuaikan dengan standarnya. “Ini pemenuhan PP bahwa pimpinan ada standar fasilitas kendaraanya,” kata Iswan.

Baca juga:  Didi Sumardi Kembali Pimpin DPRD Kota Mataram

Dia menyebutkan, pengadaan tiga unit randis pimpinan itu mencapai Rp 1,7 miliar. Secara pasti harga perunit tak disebutkan oleh mantan Lurah Monjok tersebut. “Yang jelas harganya sekitar Rp550 juta perunit,” sebutnya.

Apakah kendaraan lama tidak layak? Iswan membantah hal itu. Menurut dia, penyedian fasilitas kendaraan berdasarkan aturan. Randis sebelumnya, dikembalikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD), karena merupakan aset daerah.

Ketua DPRD H. Didi Sumardi berkilah, kendaraan yang digunakan tidak pernah meminta ke sekretariat. Ia hanya menggunakan apa yang diberikan. Dan, ini lebih pada menyiapkan estafet bila nantinya terpilih pimpinan Dewan pada pemilihan legislatif mendatang. “Kalau saya tinggal menerima saja. Ndak pernah ada request,” ucapnya.

Baca juga:  Didi Sumardi Kembali Pimpin DPRD Kota Mataram

Pengadaan fasilitas kendaraan baru dinilai sebagai syarat protokoler sesuai diamanahkan dalam peraturan. Didi tidak bisa menolak. Politisi Golkar ini mengklaim, tidak tahu menahu terkait anggaran dan jenis kendaraan.

Menurut dia, pemenuhan standar fasilitas yang diterima pimpinan DPRD Kota Mataram, terlambat bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTB.

“Boleh saya katakan kita terlambat. Kabupaten/kota lain di NTB lebih dulu,” ucapnya. Dia meyakini bahwa kinerja Dewan akan tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (cem)