Hibah Bansos Tak Cair, Dewan Minta Pemprov Terbitkan Surat Utang

Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB) – Para wakil rakyat di DPRD NTB mendesak Pemprov NTB menerbitkan surat utang atas tidak terealisasinya hibah bansos tahun anggaran 2018 lalu. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak dianggap melakukan pembohongan publik oleh masyarakat penerima hibah/bansos.

Diketahui, alokasi hibah bansos pada tahun anggaran 2018 lalu, sampai saat ini tak kunjung direalisasikan. Padahal masyarakat penerima hibah telah menerima Surat Keputusan (SK) penerimaan, serta telah memenuhi persyaratan administrasi pencairan, bahkan sudah sampai menandatangani kwitansi penerimaan.

“Masyarakat sudah mendapatkan surat keputusan, sudah tandatangan kwitansi, tapi sampai sekarang tidak dibayarkan. Ini bisa dianggap sebagai pembohongan publik,” kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, H. Ruslan Turmudzi, Kamis, 17 Januari 2019.

Ia pun mendesak agar pemerintah provinsi segera memberikan jawaban kepada masyarakat atas persoalan tersebut secara tertulis. Jika tidak, hal ini bisa menjadi blunder di tengah masyarakat.

“Tapi jangan dijawab dengan lisan, buat surat utang, untuk dapat dibayarkan pada APBD 2019. Karena surat utang itulah yang bisa jadi dasar untuk bisa dianggarkan, sepanjang belum ada itu, ndak bisa dianggarkan,” sambungnya.

Diketahui jumlah total alokasi hibah bansos yang berasal

dari pokok pikiran (pokir) anggota dewan sebesar Rp8,5 miliar. Karena belum terbayarkan, hal tersebut kemudian telah merusak nama baik anggota dewan kepada konstituennya. Lebih-lebih di tahun politik menjelang pemilu 2019 ini.

“Kesepakatan rapat 4 Januari lalu, keputusannya TAPD akan buat surat untuk menjawab realisasi hibah bansos itu. Tapi sampai hari ini, belum ada,” tandasnya. Anggota komisi IV itu juga menyinggung, tidak terealisasinya belanja hibah bansos tersebut, menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran pada pemerintah provinsi NTB.

“Ini menunjukkan amburadulnya perencanaan kita. Mestinya sudah bisa dilihat cash flow itu pada triwulan terakhir. Kenapa bisa begitu, seharusnya kinerja anggaran kita makin hari harus makin baik, karena kita selalu dapat WTP,” katanya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi VIII DPRD NTB, Ahmad Yadiansyah juga mengeluhkan hal yang sama. Ia mengaku memiliki tujuh hibah bansos yang berasal dari pokirnya. Dari tujuh tersebut, empat belum ditandatangani, dan tiga sudah ditandatangani penerimaan, namun belum dicairkan sampai saat ini.

Ia pun terpaksa untuk menalanginya dari uang peribadinya, dengan tujuan agar dirinya tidak dianggap melakukan penipuan oleh masyarakat. Namun demikian ia tetap berharap Pemprov merealisasikannya. (ndi)