Walikota Tagih Kompensasi Lahan RTH

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Ahyar Abduh, akan tetap menagih kesepakatan konvensasi lahan seluas 9,7 hektar oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram. “Saya akan tetap minta itu,” tegas Walikota ditemui Selasa, 15 Januari 2019.

Penggantian lahan merupakan konpensasi dari pembangunan pembangkit listrik Lombok Peacker di Kelurahan Tanjung Karang. PT. PLN sebelum mendapatkan izin menggunakan lahan tersebut, menandatangani kesanggupan untuk mengganti lokasi RTH.

Surat pernyataan yang ditandatangani oleh General Manager Djarot Hutabri dengan nomor 0022.SPn/REN.00.01/IUP NUSRA/2017. Dari hasil rapat konsultasi Pansus DPRD dan direksi BUMN tanggal 31 Januari 2017 perihal perubahan revisi tata ruang wilayah tahun 2011-2031 bahwa menyatakan siap memenuhi alih fungsi lahan seluas 9,7 hektar sebagai ruang terbuka hijau.

Walaupun diklaim oleh Badan Usaha Milik Negara itu, tidak ada dasar hukum untuk mengganti. Tetapi disampaikan Walikota, komitmen awal atas kesanggupan penggantian itu mesti dipenuhi. Karena ruang terbuka hijau jadi kepentingan masyarakat. “Tidak ada dampak bagi kita. Cuma kita tagih kesepakatan awalnya,” ujarnya.

Ahyar berencana akan mengkonsultasikan persoalan itu ke Pemerintah Pusat. Diketahui, pembangunan pembangkit listrik menjadi program strategis pemerintah pusat. Apalagi NTB, membutuhkan tambahan suplai listrik.

Terhadap pemenuhan RTH disampaikan Walikota,  dari sisi persyaratan RTH telah terpenuhi yakni 20 persen lebih. Pemenuhan RTH merupakan kewajiban Pemkot Mataram. Dan, ini telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Apalagi kata dia, Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, telah menandatangani persetujuan substansi dari Perda RTRW Kota Mataram.

Kementerian ATR/BPN tambahnya, juga meminta menyiapkan 10 hektar untuk RTH. Setelah dihitung ada kekurangan 1,4 hektar. Pemkot Mataram berencana membuat hutan kota di wilayah Lingkar Selatan. “Kalau RTH tidak ada masalah kita,” tambahnya.

Apakah kisruh penggantian lahan ini tak menimbulkan kerenggangan hubungan antara PLN dengan Pemkot Mataram? Walikota memastikan, tidak akan ada sekat antara Pemkot dengan PT. PLN. Hanya saja tetap diminta perusahaan listrik milik negara itu memenuhi janjinya. (cem)