Perekrutan P3K Diusulkan dari Kalangan Profesional

Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Kota Mataram, selain melalui honor daerah, juga diupayakan melalui formasi umum dan tenaga profesional.

Tenaga profesional yang dimaksud, seperti disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati, seperti tenaga IT yang dibutuhkan di masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Yang jarang kita punya itu kan tenaga IT,” kata Nelly ditemui di ruang kerjanya, Senin, 14 Januari 2019.

Dikatakan, pemerintah pusat berencana  membuka penerimaan P3K. Namun demikian, belum ada kejelasan terkait jadwal pelaksanaan. Oleh karena itu, BKPSDM masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Karena, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagai rujukan sifatnya gambaran umum saja.  Berbeda halnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil memiliki teknis pelaksanaan. “Kita masih belum tahu juga,” ujarnya.

Baca juga:  Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung

Penerimaan P3K sejak dulu memiliki surat kesepakatan bersama tiga menteri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tetapi, pemerintah daerah tidak bisa menggunakan itu sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen.

BKPSDM tambah Nelly, sampai saat ini tidak berani menyampaikan informasi ke masyarakat. “Itu sebabnya kita tidak berani sebarkan informasinya,” tambahnya.

Baca juga:  Nasib 223 P3K Pemprov Masih Menggantung

Penerimaan P3K terealisasi di Pemkot Mataram dengan membuka jalur umum dan tenaga profesional. Selain, mengakomodir honor daerah dan pegawai tidak tetap. Keberadaan honor daerah tidak terlalu besar dibandingkan PTT. Sampai saat ini, tenaga honda berjumlah 180 orang. Sementara, PTT sekitar empat ribu orang.

Kebutuhan pengangkatan P3K akan dilakukan pemetaan dan dicek berdasarkan kebutuhan di masing – masing instansi. “Pemetaan pegawai tiap tahun kita lakukan. Tapi perlu kita cek lagi kebutuhan OPD,” demikian kata Nelly. (cem)