Dijajaki, Audit Penyaluran Dana Bencana Lombok-Sumbawa

Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Ditreskrimsus Polda NTB mengungkapkan keinginan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit penyaluran dana bencana Lombok – Sumbawa. Tujuan audit untuk jadi bahan pelengkap penyelidikan, sehingga ditemukan penyumbat penyaluran dana.

‘’Tentu kalau ada permintaan audit, kita akan telaah dulu,’’ kata Kepala BPKP NTB, Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE, MBA, PhD  kepada Suara NTB, Senin, 14 Januari 2019.

Pada bagian ini memang menjadi peran pihaknya, membantu tugas audit sesuai permintaan. Guna mengecek sejauhmana pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk kaitan dengan anggaran bantuan korban gempa.

Baca juga:  Respons Survei KPK, Pemprov Perbaiki Perangkat Antikorupsi

‘’Jadi itu tugas kami membantu, dalam rangka akuntabilitas keuangan daerah, keuangan negara, termasuk instansi instansi daerah,’’ tandasnya.

Ia memahami bahwa ada kebutuhan yang harus dipenuhi penyidik terkait dengan akuntabilitas keuangan negara dalam penyaluran dana gempa. Posisi pihaknya adalah sebagai bagian dari penegakan hokum. Tidak saja dalam pemenuhan audit, juga edukasi pemahaman tentang ilmu auditor. ‘’Bagaimana mengecek anggaran dengan baik, tidak saja soal gempa saja, juga kaitan dengan anggaran lain,’’  jelasnya.

Baca juga:  Majelis TPTGR Panggil Penunggak Kerugian Negara

Apakah sudah ada permintaan lisan maupun tertulis? Sejauh ini katanya, belum ada. Pihaknya siap menjawab jika ada permintaan diawali dengan kajian atas permohonan audit dimaksud.

Sebelumnya, Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharudin mengungkapkan akan melibatkan BPKP untuk melengkapi penyelidikan penyaluran dana bantuan untuk korban gempa.  Keahlian auditor diperlukan agar pihaknya punya gambaran masalah utama dan persoalan ikutannya yang menjadi penyebab dana bencana lamban disalurkan. (ars)