Hanya 20 Persen Kontraktor Lokal Dapat Proyek di NTB

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB,  H. Azhar (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Data Pemprov NTB, hanya 20 persen kontraktor lokal kategori kecil yang mengerjakan proyek di seluruh NTB. Kontraktor besar asal luar daerah  masih mendominasi proyek-proyek besar yang ada di daerah ini.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, infrastruktur dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Azhar, MM menyebutkan, data jumlah kontraktor dan konsultan di NTB hingga Desember 2018. Jumlah konsultan di NTB  mulai kelas  kecil (K1)  sampai kelas menengah (B)  sebanyak 198 perusahaan.

Sedangkan jumlah kontraktor di NTB mulai kelas K1 sampai menengah (B)  sebanyak  2.710 rekanan. Dengan rincian kontraktor kelas K1 sebanyak 2.265 rekanan. ‘’Jumlahnya  cukup besar tapi  pekerjaan untuk kontraktor  K1 hanya dapat bagian 15 sampai 20 persen rekanan,’’ sebut Azhar dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 14 Januari 2019 siang.

Ia merincikan, sebaran kontraktor di 10 kabupaten/kota. Kontraktor katagori kecil K1 sebanyak 2.265 rekanan, K2 175 rekanan dan K3 sebanyak 106 rekanan. Untuk kontraktor kategori menengah dibagi dua, M1 dan M2. Untuk kontraktor menengah M1 sebanyak 121 rekanan dan M2 sebanyak 32 rekanan. Sedangkan kontraktor besar, juga dua jenis B1 dan B2. Jumlah kontraktor besar B1 sebanyak 9 rekanan dan B2 sebanyak 2 rekanan.

Baca juga:  Pemprov Ajak Loteng Bahas Bendungan Mujur

Kontraktor kecil K1 dan K2 banyak tersebar di 10 kabupaten/kota. Untuk kontraktor kecil K1 di Lombok Barat sebanyak 190 rekanan, Lombok Tengah 331 rekanan, Lombok Timur 252 rekanan, Sumbawa 307 rekanan, Dompu 190 rekanan, Bima 69 rekanan, Sumbawa Barat 305 rekanan, Lombok Utara 127 rekanan, Kota Mataram 308 rekanan

dan Kota Bima 186 rekanan.

Sedangkan kontraktor kecil K2 di Lombok Barat 23 rekanan, Lombok Tengah 20 rekanan, Lombok Timur 19 rekanan, Sumbawa 17 rekanan, Dompu 12 rekanan, Bima 4 rekanan, Sumbawa 16 rekanan, Lombok Utara 6 rekanan, Kota Mataram 39 rekanan dan Kota Bima 19 rekanan.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB ini mengatakan, sebagian besar kontraktor lokal di NTB masuk kategori kecil dan menengah. Supaya kontraktor lokal dapat proyek pemerintah maka harus dibuat paket-paket proyek yang nilainya dapat dikerjakan kontraktor kecil dan menengah.

‘’Kalau buat Pergub yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi kan ndak bisa. Karena sudah diatur. Cuma yang bisa disikapi, usahakan Dinas PUPR bahwa paket-paket di daerah itu jangan paket gede saja. Kan bisa dibuat kecil-kecil. Artinya paket menengah ke bawah,’’ sarannya.

Baca juga:  Pengerjaan Proyek Pasar ACC Dikhawatirkan Molor

Sehingga kontraktor lokal bisa mengerjakan proyek-proyek pemerintah yang nilainya triliunan dalam setahun di NTB. Namun, jika proyek yang ditender pekerjaan yang besar saja, maka otomatis kontraktor kecil tak dapat ikut.

‘’Karena kontraktor lokal ini kebanyakan menengah ke bawah. Bukan berarti kontraktor lokal kita tidak berdaya, sudah berkemampuan kok,’’ katanya.

Azhar menyarankan agar proyek besar dapat direncanakan dibagi-bagi paketnya. Misalnya, proyek pembangunan jalan 100 km. Maka diupayakan dalam perencanaannya dibagi-bagi masing-masing 10 km untuk satu paket. Sehingga kontraktor lokal dapat ambil bagian dalam proyek tersebut.

Contoh lainnya seperti pembangunan bendungan. Dalam pembangunan bendungan melibatkan banyak rekanan. Ia mengatakan proyek bendungan jangan ditender utuh. Tetapi untuk pekerjaan yang kecil-kecil agar paketnya berbeda.

“Kalau penggalian tanah, usahakan kontraktor sini. Pekerjaan besi, pintu bisa dikerjakan kontraktor lokal. Paketnya diperkecil. Sehingga ‘’makanan’’ orang kecil banyak,’’ tandasnya. (nas)