Jumlah Huntap yang Terbangun di NTB Baru 3.915 Unit

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Mohammad Rum (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Total sudah Rp3,1 triliun dana transfer dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pengerjaan hunian tetap (Huntap). Namun dari jumlah besar itu, baru tuntas dikerjakan 3.915 unit.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ir. H. Mohammad Rum, MT mengakui kondisi itu. Faktor klasik penyebab lambannya realisasi anggaran, karena pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) penampung anggaran yang belum sepenuhnya terbentuk. ‘’Ya, masalahnya masih pada pembentukan Pokmas,’’ katanya menjawab Suara NTB terkait sumbatan realisasi anggaran korban gempa.

Fakta di lapangan, bahwa jumlah Pokmas belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Sehingga  ini mempengaruhi percepatan penyaluran dana, pembelian bahan ke aplikator, hingga pelaksanaan pembangunan Huntap. Kendala di Pokmas seperti berantai. Meski sudah terbentuk, belum bisa bekerja sebelum di SK kan Bupati dan Walikota.

Jumlah  per 12 Januari, Pokmas terbentuk  1.878 untuk menangani 22.895 KK. Sementara yang sudah sudah di SK kan 1.604 orang dan SK masyarakat penerima 20.062 KK.

Kendala berantai dimaksudnya, masih terkait Pokmas, namun kali ini soal rekening terbentuk dan terisi. Sebab tidak semua rekening yang sudah dibentuk praktis terisi.

Jumlah rekening Pokmas terbentuk 508 dan  rekening KK terbentuk 15.894. Sedangkan yang terisi masih jauh dari jumlah itu. Untuk rekening Pokmas baru terisi 508, sedangkan rekening KK terisi 7.402.

Dampak lambannya Pokmas ini kemudian berpengaruh pada realisasi pembangunan Huntap. Untuk  Risha terbangun 1.885 unit, Rika 715 unit, Riko 1.218 unit, jenis huntap lainnya 40 unit. Sementara yang sudah bangun secara individu 57 unit. ‘’Sehingga jumlah total yang baru terbangun 3.195 unit,’’ sebutnya.

Sementara di sisi lain,  transfer dana pusat sudah tidak ada persoalan, sebab sudah masuk ke rekening BPBD. Bahkan sudah sebagian besar disalurkan BPBD ke rekening masyarakat, mencapai Rp3,184 triliun.  ‘’Masih tersisa Rp331 miliar di rekening BPBD,’’ jelasnya.

Untuk itu Rum sangat berharap partisipasi masyarakat, khususnya terdampak untuk membantu percepatan pembentukan Pokmas. Dukungan bupati dan walikota daerah terdampak juga sangat penting, karena akan menerbitkan SK pembentukan Pokmas. (ars)