Ketua DPRD Ancam Laporkan Bupati Dompu ke KPK

M.Amin dan Agus Bukhari dan Yuliadin (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos mengancam akan melaporkan Bupati Dompu,Drs.H.Bambang.M.Yasin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ke KPK atas dugaan kejahatan APBD 2019. Anggaran pembangunan lanjutan gedung kantor klaster 2 sebesar Rp15 miliar yang kembali dianggarkan disebut tidak ada di KUA/PPAS. Tapi muncul saat evaluasi APBD di provinsi menjadi pemicu keinginan Ketua DPRD Dompu memproses hukum persoalan ini.

‘’Itu (anggaran pembangunan lanjutan gedung klaster 2) menjadi persoalan dan diperdebatkan di gubernuran. Siapapun yang berani, besok ditandatangani, besok saya laporkan ke KPK. Karena itu kejahatan APBD,’’ tegas Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (4/1/2019) malam.

Yuliadin mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pembangunan lanjutan Kantor Pemkab Dompu klaster 2 tidak pernah dibahas dalam KUA/PPAS maupun dokumen APBD 2019. Ketidakhadiran dirinya saat paripurna pengesahan APBD 2019, membuatnya mempertegas tidak adanya alokasi anggaran kelanjutan pembangunan gedung kantor klaster 2 pada perwakilan BPKAD yang meminta tandatangannya.

‘’Saya pastikan di RAPBD ini tidak ada klaster, karena tidak pernah dibahas di Banggar karena anggaran besar. Jangan ada (anggaran pembangunan gedung klaster 2) itu. Saya mau tandatangan. Ternyata di evaluasi itu (anggaran) muncul. Kok bisa muncul tanpa koordinasi dengan saya selaku Ketua Banggar. Inikan sepihak,’’ tegasnya.

Setelah hasil evaluasi Gubernur NTB soal APBD 2019 diterima Pemda Dompu, Yuliadin mengaku, pihaknya diundang untuk membahasnya. Tapi karena undangannya terkesan mendadak dan saat itu pihaknya sedang berada di luar daerah, sehingga rapatnya gagal. Belakangan, perwakilan TAPD membawa dokumen APBD 2019 untuk ditandatanganinya. ‘’Saya sudah sampaikan ke staf, Kabag Keuangan. Sepanjang klaster itu ada di APBD, tidak akan saya tandatangani. Karena itu muncul di tengah jalan, karena itu anggaran besar. Sepanjang itu masih ada, sampai kiamat ndak saya tandatangan APBD itu,’’ tegasnya.

Ia pun mengaku, pekan depan akan menggelar rapat menyikapi kasus APBD Dompu tahun 2019. Dalam rapat tersebut akan dibahas secara lengkap APBD 2019 secara utuh. ‘’Kita akan buat keputusan di DPRD terkait RAPBD secara lengkap, baru kita tandatangani,’’ katanya.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si selaku Ketua TAPD yang dikonfirmasi terpisah, Senin (7/1) pagi menegaskan, pembangunan klaster gedung kantor pemerintah Kabupaten Dompu dalam perencanaannya dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan ini masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Dompu. Ketika tidak masuk dalam KUA/PPAS APBD 2019, kemungkinan luput dari pembahasan. ‘’Mungkin luput saja. (Tapi) Ada dalam perencanaan kok. Karena itu pekerjaan yang berkelanjutan,’’ ujar H. Agus Bukhari.

Terkait rencana pembangunan gedung klaster 2 ini yang tiba – tiba muncul saat evaluasi di Pemprov NTB dan dipersoalkan Banggar Dewan, dikatakan H. Agus Bukhari, pembahasan dalam proses evaluasi di Gubernuran tidak masuk dalam RKA/DPA, tapi peralokasi anggaran. Seharusnya dipersoalkan saat rapat pembahasan di daerah. ‘’Evaluasi (Gubernuran) itu tidak masuk dalam RKA/DPA, (tapi) peralokasi. Pada saat rapat pembahasan di sini seharusnya dipermasalahkan,’’ katanya.

Setelah dievaluasi tim evaluasi Gunernur NTB dan catatan terhadap evaluasi itu diterima Pemda Dompu, lanjut H. Agus Bukhari, pihaknya mengundang Banggar Dewan untuk membahasnya. Undangan tersebut disampaikan pada Jumat (28/1/2018) dan tidak satupun anggota Dewan hadir. “Akhirnya kami sudah melaksanakan penyempurnaan berdasarkan evaluasi (Gubernuran). Setelah itu, kita tunjukan di (Dewan) sana. Akhirnya oleh 2 pimpinan sudah menyetujui, sudah menandatangani kesepakan pelaksanaan APBD. Karena pada waktu itu disodorkan ke Pak Ketua, Pak Ketua lagi tidak ada di tempat,’’ terang H. Agus Bukhari.

Karenanya, H. Agus Bukhari, tidak mempermasalahkan bila Ketua DPRD Dompu melaporkan kasus ini aparat penegak hukum. Karena APBD tahun 2019 ini sudah disetujui 2 pimpinan Dewan, yaitu Sirajuddin, SH dan M Amin, S.Pd. ‘’Laporkan saja, silakan,’’ kata H. Agus Bukhari. Anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung Pemda Dompu klaster 2 di Jalan Bhayangkara kembali dianggarkan tahun 2019 sebesar Rp15 miliar.

Sementara Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin yang dikonfirmasi Senin sore enggan memberikan keterangan terkait sikap Ketua DPRD Dompu yang ingin melaporkannya bersama TAPD soal alokasi anggaran untuk pembangunan lanjutan gedung kantor klaster 2.

Namun Asisten III Setda Dompu selaku anggota TAPD, M.Amin, S.Sos yang mendampingi Bupati Dompu menegaskan, pembangunan gedung kantor klaster 2 merupakan program berkelanjutan. Hal ini sudah dibahas sejak 2018 dan dokumennya sudah ditandatangani oleh semua unsur Pimpinan Dewan. Tapi pembangunan ini dipersoalkan untuk menaikan posisi tawar dan diantaranya pembangunan rumah jabatan Ketua DPRD. ‘’Tapi kalau dilihat, rumah jabatan itu baru (direhab),’’ katanya.

Keinginan untuk membangun baru rumah jabatan Ketua DPRD dapat dipahami dan disetujui. Prosesnya tidak serta merta, tapi harus direncanakan dengan baik. “Kalau ada rencana rumah baru, cari dulu lokasi yang baru. Kemudian tahun depan baru dibangun baru,” katanya. (ula)