Mendagri Pastikan Perbaikan Gedung Pemerintahan Ditangani Pusat

Mataram (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memastikan anggaran untuk perbaikan gedung-gedung pemerintahan yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu akan disiapkan oleh pemerintah pusat.

Mendagri mengaku sejak gempa pertama yang mengguncang Lombok, Minggu, 29 Juli 2018 lalu, dirinya sudah memerintahkan pejabat eselon II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke NTB untuk mengecek kerusakan gedung pemerintahan.

‘’Ini yang kami pastikan. Ada beberapa gedung yang rusak, balai desanya bagaimana. Kantor kecamatannya,” kata Tjahjo ketika dikonfirmasi usai berkunjung ke Kantor Gubernur, Selasa, 28 Agustus 2018 siang.

Apakah anggaran perbaikan gedung-gedung pemerintahan itu akan besumber dari Kemendagri? Tjahjo mengatakan, anggarannya bukan dari Kemendagri. Tetapi ia memastikan pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos).

Tjahjo mengatakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi fasum dan fasos dapat diberikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil. Ia tak mempermasalahkan anggaran perbaikan itu berasal dari pusat atau daerah.

‘’Antara anggaran pusat dan daerah itu satu, untuk kesejahteraan masyarakat,’’ ujarnya.

Berkaitan dengan pembahasan APBD Perubahan 2018, Tjahjo mengingatkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya mendesak ditangani pascabencana. Ia menyebut banyak daerah yang tak menyiapkan anggaran cadangan untuk penanggulangan bencana.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri menyerahkan bantuan kepada korban gempa bumi di NTB yang diterima Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Bantuan tersebut berasal dari hasil gotong royong para staf Kemendagri yang terkumpul dana sebesar Rp700 juta.

Selain itu, Kemendagri juga  memberikan  bantuan rehabilitasi 66  kantor desa yang rusak akibat gempa. Termasuk juga bantuan berupa tenda. Tjahjo mengungkapkan, saat pertama kali gempa mengguncang NTB, ia langsung memerintahkan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mengerahkan para praja sekolah pamong kampus NTB, membantu  penanganan korban bencana.

  Tim Asesmen Indonesia - Australia Disambut Gempa 5,1 SR

Tahap pertama, telah dikirim 200 praja ke wilayah yang terkena gempa. Tidak hanya itu, pihaknya juga langsung mengirimkan bantuan berupa makanan dan minuman. Tak hanya menyerahkan bantuan dana tunai. Mendagri dalam kunjungan kerjanya juga membawa bantuan rehab bagi 66 kantor desa yang rusak karena gempa.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melaporkan dampak terhadap roda pemerintahan sejak bencana gempa yang terjadi di NTB. Gubernur mengatakan aktivitas pemerintahan Pemda pascabencana tetap berfungsi dengan segala keterbatasannya.

Gubernur menyampaikan sebagian dari donatur memberikan bantuan dalam bentuk tenda dan kontainer. Yaitu sebanyak 24 kontainer sudah datang dan sebagian telah dipergunakan sebagai sarana pelayanan terpadu untuk masyarakat. Gubernur menyatakan telah meminta Bupati Lombok Utara agar pelayanan dasar kepada masyarakat harus terus diupayakan  bersifat fungsional.

“Alhamdulillah hal ini sudah terwujud, pelayanan kesehatan, melalui RSUD juga sudah berjalan. Tenda-tenda pasien juga sudah berdiri, bantuan dari rumah sakit lapangan yang dikerahkan oleh TNI, rumah sakit terapung hasil kerjasama TNI dan Kementerian Kesehatan,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut, gubernur mengungkapkan salah satu pertimbangan bencana gempa di NTB ini tidak menjadi bencana nasional. Karena perangkat pemerintahan di daerah seribu masjid ini masih berjalan dengan baik. Tuan Guru Bajang (TGB) – sapaan akrab Gubernur NTB juga melaporkan keadaan psikis  korban gempa Lombok.

Ia mengatakan, kuatnya pranata adat di Lombok Utara berbanding lurus dengan kedewasaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kabupaten Lombok Utara misalnya, merupakan wilayah yang masyarakatnya sangat kuat memegang pranata adatnya.

Sehingga ketika pejabat tertinggi sekalipun datang berkunjung, mereka menerima dengan tenang dan baik tanpa ada protes. “Lombok Utara adalah salah satu contoh daerah yang pranata adatnya tetap dijalankan. Sehingga situasi sekritis apapun bisa mereka hadapi dengan tenang,” jelasnya. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here