Tak Ada Suhaili-Amin di Deklarasi Tolak Politik Uang

Mataram (Suara NTB) – Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA yang digelar Bawaslu NTB, Rabu, 14 Februari 2018 kemarin tidak dihadiri salah satu pasangan calon, H. M. Suhaili FT, SH dan H. Muh. Amin, SH, M.Si. Bahkan, utusan yang mewakili keduanya baru datang saat acara sudah nyaris berakhir.

Ketidakhadiran duet Suhaili-Amin ini sontak menuai sorotan dari berbagai kalangan yang terlibat dalam kegiatan ini. Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid selaku penyelenggara juga sempat menanggapi ketidakhadiran Suhaili-Amin ini.

Khuwailid mengungkapkan, berdasarkan konfirmasi terakhir yang dilakukan pihaknya, keempat paslon akan hadir untuk acara deklarasi ini.

“Pasangan nomor satu kemarin katanya akan hadir. Kita tidak tahu apa sebab paslon satu tidak hadir. Tapi dia hadir atau tidak, dia harus melakukan seluruh proses politik dan kampanyenya itu menolak politik uang dan politisasi SARA,” ujar Khuwailid.

Untuk diketahui, Paslon nomor urut dua, TGH. Ahyar Abduh dan H. Mori Hanafi, SE, M.Comm (Ahyar-Mori) diwakili oleh Mori Hanafi. Mori Hadir seorang diri karena Ahyar Abduh berhalangan sedang berada di Jakarta. Paslon nomor urut tiga, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), hadir berdua dalam kegiatan tersebut. Sementara, Paslon nomor urut empat, H. Moch. Ali BD dan TGH. L. Gede Sakti Amir Murni (Ali-Sakti) hadir diwakili oleh Gede Sakti.

Deklarasi ini diwujudkan dalam pembacaan pernyataan sikap untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA di Pilkada NTB 2018. Pembacaan dilakukan Khuwailid secara bersama-sama dengan seluruh Paslon dan perwakilannya yang hadir. Lalu, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dalam deklarasi tersebut.

Khuwailid tidak menampik adanya kemungkinan orang mempertanyakan ketidakhadiran Suhaili ataupun Amin dalam deklarasi ini.

Ia menegaskan, kegiatan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA ini adalah kegiatan yang baik. Karenanya, orang yang memiliki niatan baik juga seharusnya mendukung kegiatan ini.

“Kecuali orang yang memang punya maksud atau punya niat untuk melakukan politik transaksional,” sindirnya.

Saat ditanyakan apakah ia kecewa terhadap sikap Suhaili-Amin ini, Khuwailid hanya menjawab singkat, “karena konfirmasi kemarin itu hadir. Tapi kita tidak tahu. Tidak boleh kita kecewa, kita harus selalu berprasangka baik.”

Mariadi selaku perwakilan yang diutus Suhaili-Amin untuk menghadiri deklarasi tersebut menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak bermaksud merendahkan semangat kegiatan deklarasi ini.

Untuk menghadiri undangan acara pada pukul 09.00 Wita itu, Mariadi mengaku baru mendapatkan perintah menghadirinya pada pukul 09.30 Wita. “Karena partai memang menugaskan kepada Wakil Ketua DPD I, Pak Hafid, tapi karena beliau kurang sehat sehingga diwakilkan kepada saya untuk hadir di acara ini,” ujarnya.

Mariadi sendiri mengaku tidak mengetahui penyebab Suhaili-Amin tidak bisa hadir dalam kegiatan tersebut. “Saya belum ada konfirmasi untuk itu. Tapi kemungkinan beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan.”

Mariadi menegaskan, meski acara ini tidak dihadiri Suhaili ataupun Amin secara langsung, namun komitmen mereka tetap sama dengan kandidat lainnya. “Saya kira ini komitmen kita bersama. Dalam kapasitas apapun, ini komitmen yang harus kita tegakkan bersama,” ujarnya.

Juru bicara Paslon Ahyar-Mori, Suaeb Qury menegaskan bahwa ketidakhadiran Ahyar dalam acara tersebut karena yang bersangkutan memang sedang berada di Jakarta. Suaeb justru mempertanyakan Paslon Suhaili ataupun Amin yang tidak satupun dari keduanya hadir dalam deklarasi ini.

“Semestinya mereka harus hadir untuk menunjukkan bahwa peserta Pilkada atau pasangan calon ini, dalam artian politik uang ini harus dilawan. Dan kami menunjukkan komitmen dengan hadirnya Bang Mori Hanafi tepat waktu, sebelum dimulainya acara,” ujar Suaeb.

Suaeb juga mensinyalir bahwa ketidakhadiran Suhaili-Amin yang hanya mengirimkan perwakilannya ini membuktikan adanya problem koordinasi di internal duet ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang merupakan pendukung Zul-Rohmi, TGH. Mahalli Fikri mempersilakan masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap paslon yang absen di acara ini.

“Kita bisa mengukur tingkat keseriusan dan tingkat ketaatan pada setiap aturan dari tahapan penyelenggaraan pilkada itu sendiri dalam kehadiran dan ketidakhadiran mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, prinsip yang sama juga berlaku dalam menilai kedisiplinan Paslon. “Kalau diundang jam sembilan, lihat. Karena disiplin datang tepat waktu dan tidak itu sudah menjadi karakter,” pungkasnya.

Sementara, pendukung Paslon Ali-Sakti, M. Zainul Fahmi yang dikonfirmasi terpisah enggan mengomentari problem tersebut. “Kita juga undangan, tidak berhak menilai. Silakan yang punya gawe yang menilai,” ujarnya melalui akun WhatsApp-nya. (aan)