Pemerintah Alokasikan Rp 166,9 Miliar untuk Korban Banjir Bima

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 166,9 miliar untuk memperbaiki rumah warga korban banjir bandang di Kota Bima, akhir 2016 lalu. Sementara itu, untuk perbaikan rumah korban banjir bandang pada akhir 2017  di Lombok Timur (Lotim), belum ada kejelasan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 19 Januari 2018 siang.

Rum mengatakan Walikota Bima sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)  dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk perbaikan rumah korban banjir bandang di Kota Bima tahun 2016 lalu sebesar Rp 166,9 miliar.

“Itu untuk perbaikan 1.200 rumah di Kota Bima saja. Tahun 2018 ini pelaksanaannya,” kata Rum.

Sementara untuk perbaikan rumah warga korban banjir bandang di Kecamatan Keruak dan Jerowaru Lotim, masih belum ada kejelasan dari pusat. Namun, Rum menyatakan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat banjir sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

‘’Tapi kita belum tahu apakah (akan dialokasikan), yang jelas sudah diusulkan. Tapi jika dana itu ada, insya Allah akan ditindaklanjuti seperti di Bima,” katanya.

Berdasarkan data, sekitar 197 rumah warga rusak berat dan hanyut akibat banjir bandang yang melanda empat kecamatan di Lombok Timur (Lotim) November lalu.

BNPB sebelumnya menyatakan siap memperbaiki rumah warga tersebut. Namun, BNPB meminta Pemkab Lotim untuk menyiapkan lahan relokasi sebagai tempat pembangunan rumah bagi korban banjir bandang yang melanda Kecamatan Keruak, Jerowaru, Sakra dan Sakra Barat tersebut.

Relokasi perlu dilakukan karena lokasi semula sangat rawan jika terjadi banjir. Rumah-rumah warga yang semula  berdiri di bantaran sungai, tidak memungkinkan  lagi dibangun di situ. Karena kapasitas sungai sendiri juga sudah berkurang, terjadi penyempitan dan pendangkalan.

“Memang  harus ada lahan untuk relokasi harus disiapkan oleh pemerintah daerah lokasinya,” tandasnya. (nas)