Konflik BPPD Warnai Potret Pariwisata NTB 2018

Seorang pengelola penyewaan kano di Pantai Senggigi tengah merawat kano sembari menunggu penyewa, belum lama ini. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Di tengah upaya menggenjot pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 4 juta orang tahun 2018, serangkaian bencana gempa bumi terjadi di NTB. Gempa beruntun yang terjadi, berdampak besar terhadap sektor pariwisata NTB.

Apalagi, daerah paling parah yang terkena dampak gempa merupakan salah satu destinasi wisata utama NTB, yakni Lombok Utara dan sebagian Lombok Barat. Gempa yang mengguncang NTB menyebabkan sektor pariwisata terpuruk. Kunjungan pelancong, baik wisatawan asing maupun domestik turun hingga 70 persen.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP mengatakan sektor  pendidikan, kesehatan, perumahan dan pariwisata paling terkena dampak. Dampak gempa, output sektor pendidikan dan kesehatan turun masing-masing 16,8 persen dan 14,5 persen di tahun 2018.

Sedangkan sektor pariwisata yang menjadi salah satu prioritas pembangunan NTB terkena dampak terbesar keempat. Akibat gempa, output sektor pariwisata turun hingga 4,9 persen. Ia mengatakan butuh rencana jangka panjang untuk pemulihan sektor pariwisata.

‘’Tidak bisa memulihkan pariwisata dengan cepat. Tapi  bagaimana memulihkan aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Belum lagi faktor-faktor lainnya,’’ kata Ridwan, September lalu.

Sektor pariwisata turun hampir mencapai 5 persen karena okupansi hotel di NTB turun tajam. Jika hal ini terus berlanjut maka dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimbas pada pengangguran. Sehingga, untuk mempercepat pemulihan pascabencana, disusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bencana gempa bumi  yang melanda tujuh kabupaten/kota  menyebabkan kerusakan mencapai Rp 12,4 triliun dan kerugian sebesar Rp2,49 triliun. Untuk memulihkan kembali NTB dibutuhkan anggaran sekitar Rp10,19 triliun.

Baca juga:  Info Cuaca Penting untuk Strategi Pariwisata

Pemerhati Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Dr. Firmansyah, M. Si mengatakan  untuk  mempercepat pemulihan ekonomi NTB kuncinya ada dua. Pertama, mempercepat pembangunan atau penyediaan rumah bagi masyarakat korban gempa.  Kedua, menggeliatkan kembali sektor pariwisata.

Geliat sektor pariwisata perlu dibangun. Pasalnya banyak UMKM yang bergerak dalam sektor pariwisata di NTB. Yakni UMKM yang memproduksi suvenir dan produk-produk sekunder.

Pemda perlu melobi kementerian/lembaga untuk mengadakan kegiatan atau pertemuan-pertemuan di NTB. Dengan banyaknya kegiatan kementerian/lembaga yang dibawa ke NTB maka akan kembali menggairahkan sektor pariwisata.

Di tengah upaya pemulihan sektor pariwisata yang terpuruk, justru Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terus dilanda konflik internal. Konflik yang terjadi di BPPD tak  berhasil diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin, SH, M. Si hingga berakhir masa jabatannya 17 September 2018.

Sejak kepengurusannya terbentuk awal 2018, internal BPPD NTB terus terjadi konflik. Dalam rapat di ruang rapat Sekda NTB, Rabu, 23 Mei 2018 telah ditetapkan Ketua BPPD NTB, H. Fauzan Zakaria, Wakil Ketua L. Abdul Hadi Faishal dan Sekretaris, M. Nur Haidin. Kepemimpinan Fauzan Zakaria di BPPD NTB tak berjalan mulus.

Konflik terus terjadi, terkait dengan posisi Ketua BPPD NTB. Sejumlah pengurus BPPD NTB mempersoalkan posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD. Hal ini terkait status Fauzan sebagai Calon Anggota DPRD NTB di Pemilu 2019. Mereka mempersoalkan posisi Fauzan secara etika, meski Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menegaskan secara hukum Fauzan dapat menjadi caleg dan Ketua BPPD secara bersamaan.

Baca juga:  Labuan Jambu Teluk Saleh, Titik Labuh Baru yang Membuat Yachter Terkesan

Akibat kekisruhan yang terjadi, para pengurus BPPD NTB memberikan keterangan pers mencopot posisi Fauzan sebagai Ketua BPPD NTB. Mereka kemudian  menunjuk L. Abdul Hadi Faishal sebagai Ketua BPPD NTB. Sedangkan Sekretaris, M. Nur Haidin. Posisi Hadi Faishal kemudian dipersoalkan.

Anggota BPPD NTB yang menjadi perwakilan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB ini tak lagi menjabat sebagai Ketua PHRI. Hadi Faishal tak menjabat Ketua PHRI lantaran sudah tak menjadi pengelola hotel. Kemudian PHRI Pusat menunjuk carateker Ketua BPPD NTB. Posisi terakhir Ketua BPPD NTB dijabat oleh Dr.Farid Said.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan akan segera membereskan konflik yang terjadi di BPPD NTB. Gubernur mengatakan dirinya akan merombak total kepengurusan BPPD NTB yang ada saat ini.

Gubernur memastikan Ketua BPPD NTB yang baru bukan H. Fauzan Zakaria atau Farid Said. Ia mengatakan nama-nama pengurus BPPD NTB unsur penentu kebijakan sudah ada yang defenitif. Pada Januari mendatang, Gubernur NTB akan mengumumkan kepengurusan BPBD NTB yang baru. (nas)