Pemkot Mataram Tak akan Diskriminasi Rekanan

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Indikasi orang yang sama mengerjakan proyek tapi bendera berbeda, menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pemkot tidak melihat siapa yang mengerjakan. Sepanjang hasilnya bagus dianggap tak masalah. Tidak ada diskriminasi rekanan dalam program pengadaan barang dan jasa.

“Sepanjang sesuai koridor dan aturan, semua orang berhak untuk itu,’’ tegas Mohan, pekan kemarin.

Dijelaskan, sistem pengadaan barang dan jasa di Pemkot Mataram dilaksanakan secara terbuka. Artinya, siapa saja boleh mengikuti tender. Tidak bisa juga kata Mohan, pemerintah mendiskriminasikan rekanan. Mereka mengikuti lelang sesuai persyaratan. Dan, untuk menjadi pemenang pasti memiliki kualifikasi.

Pemkot Mataram tambahnya, melihat kualitas dari pekerjaan rekanan, apakah sesuai harapan atau tidak. “Sepanjang pekerjaannya bagus ndak masalah. Yang kita lihat kan hasilnya,” ujarnya.

Berbeda halnya, jika rekanan sama tapi hasilnya tidak bagus. Ini benar – benar akan jadi atensi untuk mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah.

Komisi III DPRD Kota Mataram sebelumnya, mengendus adanya permainan bendera dalam pengerjaan proyek di Kota Mataram. Bendera (perusahaan) berbeda, tetapi orang yang mengerjakan sama.

Baca juga:  ‘’Groundbreaking’’ Bendungan Meninting Tetap Jalan

“Pemenang tendernya orang yang sama tapi berganti bendera,” kata Ketua Komisi III I Gde Wiska dikonfirmasi pekan kemarin.

Praktik seperti ini tak boleh terjadi. Wiska mengambil contoh proyek jembatan di Dasan Agung tahun 2017 lalu. Dengan bendera berbeda tetapi yang mengerjakan sama. Tak menutup kemungkinan kasus ini terulang lagi. Sehingga, jangan disalahkan jika proyek terlambat.

“Kuncinya semua ada di Bagian Layanan dan Pengadaan,” tandasnya. Bagian Layanan dan Pengadaan kata Politisi PDI Perjuangan ini, memiliki peran tidak saja memperhatikan bendera (perusahaan). Melainkan, memperhatikan siapa pemilik yang mengendalikan perusahaan tersebut.

Komisi III demikian tambah Wiska, memberi peringatan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bahwa, proyek tersebut berasal dari uang rakyat. Penggunaan, perencanaan maupun pelaksanaan tendernya harus transparan.

“Jangan sampai ada permainan – permainan. Masyarakat tidak menginginkan itu. Bagaimana kami mengantisipasi pekerjaan dengan baik,” tandasnya.

Baca juga:  Inspektorat Ingatkan Kontraktor Waduruka

Kasus keterlambatan pengerjaan proyek dinilai Wiska, tak lepas dari kurang matangnya perencanaan. Keterlambatan itu wajar menjadi sorotan media. Dan, ini membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk masuk menelisik persoalan tersebut.

Dia mengingatkan, pekerjaan fisik diharapkan dapat dikerjakan tepat waktu. Jangan sampai terkesan dikebut tapi tak memperhatikan kualitas.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, kalaupun ditemukan kasus seperti itu hanya di beberapa proyek saja. Dan, ini sifatnya kasuistis saja. Yang paling penting, perusahaan bertanggungjawab.

“Namanya pengusaha memiliki tiga sampai empat perusahaan. Jelas direkturnya berbeda – beda,” jawabnya. Pemkot Mataram kata Mahmuddin, menjalin kerjasama dengan perusahaan perlu berhati – hati. Jangan sampai mereka meminjam nama perusahaan tapi tidak bertanggungjawab terhadap pekerjaan mereka.

Dia bersyukur, pengerjaan proyek di Mataram didampingi oleh TP4D. TP4D menangkal perusahaan tak bertanggungjawab. “Kita bersyukur didamping TP4D. Karena, besar sekali manfaatnya ke kami,” demikian kata dia. (cem)