60 Tahun NTB, Ekspektasi Tinggi dan Tantangan Birokrasi

Catatan: Agus Talino

SENIN (17/12) hari ini Provinsi NTB genap berusia 60 tahun. Pada usia 60 tahun ini, NTB dinakhodai oleh pemimpin baru yang usia kepemimpinannya belum genap tiga bulan. Rentang waktu yang masih relatif pendek untuk bisa kita berkesimpulan tentang berhasil dan tidak berhasilnya kepemimpinan mereka.

Sebagai wartawan, yang saya lihat dan rasakan, kepemimpinan Dr.H. Zulkieflimansyah dan Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB relatif “cair”. Pendekatan yang dilakukan oleh Doktor Zul –panggilan akrab Dr.H. Zulkieflimansyah—seperti tidak berjarak dengan siapa saja.

Pendekatan kepemimpinan yang seperti itu boleh jadi karena “gaya” bergaul Doktor Zul dari “sono”-nya begitu. Yang pasti, saya beberapa kali melihat Doktor Zul merangkul mereka yang bertemu dengannya. Tidak saja masyarakat biasa. Pejabat yang menjadi bawahannya juga dirangkulnya.

Saya tidak terlalu mempersoalkan pendekatan dan “gaya” kepemimpinan Zul-Rohmi. Yang paling penting bagi saya adalah manfaatnya bagi masyarakat. Sebab masing-masing orang memiliki gaya kepemimpinannya sendiri-sendiri.

Ada beberapa orang yang bercerita kepada saya. Sekarang itu, jika mau ketemu gubernur tidak sulit. Selain ada forumnya melalui kegiatan Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi setiap Jumat pagi. Mau bertemu secara pribadi juga tidak sulit. Beberapa waktu lalu, seperti juga ditulis media, Doktor Zul menerima warga Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah di ruang kerjanya. Mereka datang menemui gubernur untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di daerahnya. Mereka dilayani dengan sangat akrab oleh gubernur.

Gaya kepemimpinan yang akrab seperti itu membuka ruang diskusi yang lebar. Artinya, Doktor Zul bisa menjadi “tong penampung” yang mudah dijangkau oleh masyakarat untuk menyampaikan banyak masalah yang mereka hadapi. Persoalannya, gubernur dan wakil gubernur tidak bisa hanya sebatas menjadi “tong penampung” dan sebatas mendengar semua cerita dan kisah masyarakatnya. Tetapi sebagai pemimpin, gubernur dan wakil gubernur harus mencari jalan keluar atas semua masalah yang dihadapi masyarakatnya. Persoalan masyarakat tidak bisa selesai hanya dengan mendengar. Apalagi sebatas menghibur dan memberikan mereka janji-janji. Masyarakat pasti butuh yang konkret.

Karena itu, salah satu tugas berat dari pemimpin itu adalah menggerakkan bawahannya. Agar semua keputusannya dilaksanakan dan dikerjakan oleh bawahannya. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban. Karena bawahannya tidak melaksanakan dan mengerjakan keputusan pemimpinnya dengan baik.

***
Kepemimpinan bisa saja terjebak dengan “selebrasi” yang panjang dan seharusnya disudahi. Harapan saya, kepemimpinan Zul-Rohmi tidak tergelincir dengan hal-hal seperti itu. Sebab tantangan yang dihadapi NTB tidak ringan. Apalagi setelah diguncang gempa beberapa waktu lalu. Banyak sektor menjadi berat bertumbuh. Angka kemiskinan mungkin meningkat. Dan pertumbuhan ekonomi minus.

Ide dan gagasan untuk membangun NTB saya mendengarnya banyak. Termasuk mengirim anak-anak muda untuk sekolah ke luar negeri. Gagasan ini menurut saya cerdas. Karena salah satu cara untuk kita jawab persoalan masa depan adalah dengan pendidikan. Masyarakat yang terdidik tidak saja bisa membangun masa depannya sendiri. Tetapi diharapkan bisa membantu membangun masa depan yang baik untuk orang lain.

Yang perlu digarisbawahi dari banyak gagasan-gagasan besar tersebut adalah membuat rencana secara matang. Tidak asal melakukannya saja. Katakanlah soal pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Mungkin mereka dipersiapkan juga untuk menjadi duta NTB di negara tempat mereka kuliah.

Saya tidak tahu apakah sudah dilakukan atau belum. Misalnya, sebelum mereka diberangkatkan untuk kuliah ke luar negeri. Mereka diberi pembekalan terkait dengan banyak hal tentang NTB. Sehingga pengetahuan mereka tentang NTB menjadi lengkap. Tujuannya, agar mereka bisa bercerita tentang NTB dengan baik di sana. Harapannya, orang menjadi tertarik untuk datang dan mungkin berinvestasi di NTB.

Saya pernah dengar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) NTB, Drs. H.L. Gita Ariadi, MSi menyebutkan, pengiriman mahasiswa ke luar negeri diharapkan nanti masing-masing mahasiswa setelah selesai kuliah bisa membawa pulang investor untuk berinvestasi di NTB. Salah satu syaratnya bagi investor untuk membangun usaha di NTB adalah menempatkan mereka yang membawa investor tersebut sebagai salah seorang petinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Ide dan rencana yang digagas Kadis PMPTSP itu menarik juga. Meski pun ini masih sebatas ide dan mungkin tidak mudah bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk bisa membawa “pulang” investor. Paling tidak, mesin birokrasi itu bekerja dengan cepat untuk menerjemahkan semua ide dengan baik. Sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.

***
Sabtu (16/12) malam lalu, saya sengaja datang ke Lombok Epicentrum Mall. Saya ingin melihat International Education and Scholarship Expo (IESE) NTB. Antusiasme anak-anak muda NTB yang ingin tahu syarat untuk sekolah ke luar negeri sangat tinggi. Ribuan orang berdesak-desakan pada semua stan perguruan tinggi yang ada.

Saya sengaja bertanya pada beberapa orang yang memadati stan-stan tersebut. Rata-rata dari mereka menyambut baik program beasiswa untuk kuliah ke luar negeri itu. Mereka melihat kesempatan kuliah ke luar negeri sebagai program yang pantas untuk didukung dan disukseskan secara bersama-sama.

Kalau pun masih ada yang mempersoalkan program tersebut, mungkin angka mereka tidak banyak. Tugas Pemprov NTB-lah untuk memberi penjelasan dan pemahaman dengan baik. Sehingga masyarakat memahami dengan baik program tersebut. Tidak sebaliknya, karena keterbatasan kemampuan dalam memberi penjelasan. Akibatnya, masyarakat menjadi tambah tidak mengerti dan tidak simpatik. Maksud saya, Pemprov NTB harus menyiapkan orang yang memang ahlinya berkaitan dengan program ini untuk memberi informasi secara lengkap kepada masyarakat. Sederhana saja tujuannya, agar masyarakat bisa memahami dengan benar program ini.

Membaca hasil survei yang dirilis MY Institute di Mataram, Minggu (16/12) kemarin. Salah satu yang menarik menurut saya adalah tentang optimisme masyarakat terhadap Pemerintah NTB saat ini. Masyarakat yang optimis itu 87 persen. Sedangkan yang tidak optimis 13 persen. Angka masyarakat yang optimis dengan kepemimpinan Zul-Rohmi ini tinggi.

Saya rasa tingginya optimisme masyarakat terhadap kepemimpinan Zul-Rohmi, sangat menguntungkan. Setidaknya, masyarakat akan memberi dukungan yang penuh kepada Zul-Rohmi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Yang perlu diperhatikan sekarang adalah menjaga optimisme masyarakat yang tinggi tersebut. Salah satu caranya, memelihara dan merawat kepercayaan masyarakat dengan menunaikan semua janji-janji politik yang pernah ditawarkan. Masyarakat tidak boleh “ditinggalkan” dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuannya menyelesaikan masalahnya sendiri.

Tugas Zul-Rohmi memang berat. Apalagi banyak masalah yang perlu penanganan segera. Terutama mereka yang menjadi korban gempa. Karenanya, Zul-Rohmi harus bisa memastikan mesin birokrasinya bekerja dengan baik. Apalagi dengan ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi. Ketika kerja-kerja birokrasi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Maka kekecewaan masyarakat akan besar dan “hempasannya” akan keras.

Sengaja saya memberi catatan soal kerja mesin birokrasi. Saya melihat masih banyak yang perlu dimaksimalkan. Survei MY Institute misalnya menyebutkan, masyarakat yang mengetahui program Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi setiap Jumat hanya 10,4 persen. Yang tidak mengetahui 89,6 persen. Sedangkan program beasiswa ke luar negeri yang mengetahui hanya 20,2 persen. Dan yang tidak mengetahui 79,8 persen. Artinya, masih banyak tugas-tugas yang harus dimaksimalkan. Termasuk membumikan program-program Pemprov NTB. Sehingga memang pilihannya, Zul-Rohmi harus memiliki kerendahan hati dan “keberanian” untuk mengevaluasi semua “mesin” yang dimilikinya agar bisa bekerja dengan baik dan produktif.***