Pengerukan Kolam Labuh, TP4D Optimis Tuntas Sesuai Kontrak

Pelabuhan Labuhan Haji (Suara NTB/dok)

Selong (Suara NTB) – Pengerukan kolam labuh Labuhan Haji saat ini masih berjalan. Kapal keruk yang didatangkan masih melakukan proses pengerukan. Terkait pengerukan kolam labuh yang menelan anggaran sebesar Rp 40 miliar dari APBD Induk 2018 ini. TP4D yang mendampingi pengerukan ini mengaku optimis.

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lotim, Tri Cahyo Hananto, SH, mengaku jika Kejaksaan dalam hal ini TP4D akan mengikuti mekanisme yang ada. Misalnya ketika pengerukan mundur dilakukan dari batas kontrak yang ditentukan. Maka itu bisa disikapi dengan addendum dan permohonan perpanjangan masa kerja.

 

“Ketika pekerjaan mundur, itu bisa diketahui sebelumnya. Sehingga itu bisa kita sikapi dengan addendum. Tapi dengan saya melihat pengerjaan yang dilakukan, optimis bisa selesai,”ungkap Kajari, Jumat, 7 Desember 2018.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim), H. Lalu Hasan Rahman, SPt, MSi., mengaku pesimis pengerukan kolam labuh Labuhan Haji dapat tuntas sesuai kontrak per tanggal 21 Desember 2018. Hal tersebut menyusul pengerjaan pengerukan masih banyak, sementara jumlah kapal keruk hanya satu. Pengerukan dapat tuntas sesuai kontrak, apabila jumlah kapal keruk ditambah.

 

Politisi Partai Golkar ini menyebut, jika Komisi IV sekitar dua minggu yang lalu sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerukan kolam labuh yang terletak di dalam dermaga Pantai Labuhan Haji, Lotim. Dalam sidak itu, ditemukan pengerukan sedang berjalan. Namun dalam hitungannya bahwa apabila kapal tidak ditambah, maka proses pengerukan tidak dapat tuntas sampai tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan kontrak. Idealnya proses pengerukan memakan waktu 4 bulan lebih. Sementara pengerukan saat ini baru satu bulan.

 

“Kita sangat pesimis pengerukan dapat tuntas kecuali kapal dan alat-alat pengerukan lainnya ditambah. Jika mengejar waktu yang kurang dari 20 hari. Mestinya kapal dan alat keruk lainnya ditambah oleh perusahaan, tidak bisa hanya satu kapal,” jelasnya.

 

Hasan Rahman berpandangan, apabila pengerukan dipaksakan dengan menggunakan satu kapal. Maka dikhawatirkan adanya titik pengerukan yang terlewatkan. Bahkan sebelumnya, komisi IV meminta supaya pengerukan kolam labuh Labuhan Haji dikaji ulang sebelum dimulainya pengerukan, permintaan itu disampaikan daripada menimbulkan permasalahan lagi. (yon)