Anggaran Dicoret, Pengurus BPPD NTB Terancam Tak Terima Gaji

Ilustrasi anggaran (Suara NTB/ist/pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB mencoret dana hibah untuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB tahun 2019. Dengan dicoretnya anggaran untuk BPPD NTB, kemungkinan para pengurus tak akan menerima gaji untuk tahun depan.

‘’Mungkin sampai juga ke ikutannya yang lain (gaji). Bukan saja anggaran promosi. Nanti kita lihat,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, L. Moh. Faozal, S. Sos, M. Si ditanya apakah pengurus BPPD akan tetap menerima gaji pascadicoretnya dana hibah untuk tahun 2019, di Mataram akhir pekan kemarin.

Faozal belum bisa memastikan apakah gaji untuk pengurus BPPD ada atau tidak pascadicoretnya usulan dana hibah lembaga promosi pariwisata tersebut. Meskipun anggaran promosi pariwisata dialihkan ke Dispar, namun Faozal mengatakan masih belum melihat rincian anggarannya.

‘’Saya belum lihat anggaran. Saya ndak tahu apa formatnya, nanti kita putuskan,’’ katanya.

Faozal menjelaskan penentuan  anggaran hibah BPPD NTB 2019 bukan berada di Dispar. Tetapi kewenangan penganggaran berada di Banggar DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Meskipun BPPD tak memperoleh anggaran tahun 2019, Faozal mengatakan promosi pariwisata akan tetap jalan. Mengenai keputusan TAPD dan Banggar yang menempatkan anggaran promosi di Dispar merupakan  haknya.

‘’Tinggal kita lihat saja nanti bagaimana pengaturannya, pelaksanaannya, nanti di Dispar.  Sekali lagi saya tak boleh intervensi di situ. Urusannya dengan TAPD dan Banggar,’’ tandasnya.

Sebelumnya, Anggota BPPD NTB, H.L. Abdul Hadi Faishal masih berharap anggaran untuk BPPD tetap ada dalam APBD 2019. Ia mengharapkan konflik yang terjadi di BPPD segera berakhir.

Diharapkan semua pihak melepaskan ego masing-masing untuk kepentingan yang lebih besar. Jika anggaran dicoret, kata Hadi maka BPPD akan keteteran. Artinya mencari mitra yang dapat diajak bekerjasama dalam bidang promosi.

‘’Pasti keteteran kita kalau memang tak ada itu (anggaran BPPD). Makanya, semua kita haruslah melepaskan ego masing-masing untuk kepentingan lebih besar. Buka baju, kita pakai baju NTB,’’ ajaknya.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, H. Fauzan Zakaria juga menyayangkan DPRD NTB mencoret dana hibah bagi BPPD NTB di APBD 2019. Meski BPPD NTB bisa menggali dana dari non pemerintah untuk melakukan promosi, Fauzan mengakui dana hibah APBD merupakan amunisi utama melakukan berbagai kegiatan. Apalagi alasan DPRD NTB mencoret dana hibah BPPD dianggapnya belum jelas.

Jika alasan konflik internal seperti dituding jadi alas an pencoretan, Fauzan Zakaria membantahnya. Menurutnya, hampir semua organisasi atau lembaga selalu ada dinamika internal. Dinamika internal yang terjadi di BPPD adalah hal yang biasa terjadi di instansi lain. Baginya, dinamika internal di BPPD NTB sudah selesai dan sudah tidak ada masalah.

‘’Jadi publik bisa menilai seperti apa yang terjadi. Jadi jangan salah mendiagnosis. Ibarat dokter, kalau salah mendiagnosis akan salah memberikan resep. Dan kalau salah memberikan resep akan salah memberikan obat dan pasiennya bisa berbahaya,’’ ujarnya pada Suara NTB, Jumat, 30 November 2018.

Menurutnya, setiap permasalahan ada cara menyelesaikannya yang tepat. Baginya, persoalan internal di BPPD tidak tepat cara penyelesaiannya dengan mengakhiri dana hibah di APBD. Sementara sekarang ini, ujarnya, dinamika atau persoalan internal BPPD sudah tidak ada. (nas/ham)