Tak Penuhi Syarat, Ketua PHRI NTB Dicopot

Ketua Dewan Pertimbangan DPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra saat menunjukkan SK DPP PHRI mengenai kepengurusan PHRI NTB di bawah kepemimpinan Abdul Hadi Faishal yang sudah demisoner. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kepengurusan DPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB di bawah kepemimpinan H. Abdul Hadi Faishal dinyatakan demisoner oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PHRI. Hadi Faishal tak menjabat lagi sebagai Ketua PHRI NTB karena dinyatakan sudah tak memenuhi syarat sesuai AD/ART.

Selanjutnya DPP PHRI menunjuk caretaker Ketua PHRI NTB yang juga Korwil PHRI Bali, NTB dan NTT, Tjok Oka Artha Ardhana. Hadi Faishal tak lagi menjabat Ketua PHRI NTB karena sudah tak mengelola hotel maupun restoran.

Ketua Dewan Pertimbangan DPD PHRI NTB, I Gusti Lanang Patra saat memberikan keterangan pers di Mataram, Jumat, 30 November 2018 siang menjelaskan awal mula ditunjuknya carateker Ketua PHRI NTB.

Semula, berawal  dari pengaduan beberapa anggota PHRI NTB. Itu berawal dari dijualnya D’Praya Hotel. Di mana, Abdul Hadi Faishal selaku pemegang mandat D’Praya Hotel dalam keterwakilan anggotanya PHRI NTB. Dalam Musda beberapa tahun lalu, Abdul Hadi Faishal terpilih menjadi Ketua PHRI NTB.

‘’Syarat menjadi Ketua PHRI salah satunya pemilik usaha hotel/restoran atau orang yang diberikan mandat atau pemilik usaha. Sehingga Pak Hadi sebagai pemegang mandat Hotel D’Praya, Musda dua tahun lalu,’’ katanya.

Seiring perjalanan waktu, Hotel D’Praya  dijual atau  berpindah tangan. Sekarang hotel tersebut sudah berubah nama. Sehingga mandat yang dipegang Abdul Hadi Faishal  dengan sendirinya gugur.

Selaku perpanjangan tangan DPP PHRI Pusat. Lanang mengaku sudah berusaha melakukan konfirmasi kepada Abdul Hadi Faishal. Apakah benar hotel dimana Abdul Hadi mendapat mandat sebagai anggota PHRI telah dijual. Namun, kata Lanang, yang bersangkutan sulit dihubungi.

‘’Dan melalui teman-teman beliau. Setelah itu tak ada respons. Dengan inisiatif sendiri dan teman-teman, kita mendatangi hotel bersangkutan. Setelah ketemu manajemen hotel, General Managernya, Mulyadi. Beliau memberikan penjelasan tentang status hotel. Ternyata sudah dijual,’’ terangnya.

Pihaknya juga menanyakan posisi Abdul Hadi Faishal. Apakah masih ada keterkaitan dengan hotel tersebut.  Mereka memberikan penjelasan, bahwa Abdul Hadi Faishal tak dikenal manajemen yang baru.

‘’Dasar itulah kami bersurat ke DPP PHRI. Selang satu minggu, DPP memberikan jawaban tentang surat yang dilayangkan. Dengan mengacu AD/ART, Ketua PHRI tak memenuhi syarat lagi sebagai anggota. Sehingga kita diminta, Pak Hadi menghadap ke Jakarta,’’ jelasnya.

Kepengurusan DPD PHRI NTB di bawah kepemimpinan Abdul Hadi Faishal demisoner per 27 November 2018. Karena tak lagi pemegang mandat, tidak sebagai anggota PHRI.

‘’Yang jelas kami memberikan penegasan bahwa ketua (PHRI) sekarang demisoner. Karena tak dapat dipenuhinya satu syarat mutlak,’’ tegasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua DPD PHRI NTB demisioner, H. Abdul Hadi Faishal mengatakan keputusan DPP menunjuk carateker Ketua PHRI NTB sudah benar. Karena dalam AD/ART, dirinya sudah tak mengelola hotel lagi.

‘’Maka otomatis dan saya sudah bertemu dengan Ketua DPP. Sebagaimana dulu Pak Lanang juga ada carateker, bukan Pak Lanang dipecat. Tapi ada Musda baru yang akan memilih ketua. Langkah DPP sudah benar,’’ katanya, Jumat, 30 November 2018 sore.

Hadi mengatakan telah menyerahkan persoalan ini ke DPP. Nantinya, DPP PHRI yang menunjuk carateker. ‘’Roda organisasi diambilalih carateker. Jadi ndak ada yang salah, benar semua. Memang itulah mekanisme organisasi,’’ ujarnya.

Apakah dengan tidak lagi menjabat Ketua PHRI NTB, akan berpengaruh terhadap posisinya sebagai anggota Badan Promosi Pariwisata NTB? Apakah anggota BPPD akan dikocok ulang?  Hadi mengatakan anggota BPPD NTB urusannya dengan SK Gubernur.

‘’Kalau dalam pribadi saya, ndak ada yang perlu diperdebatkan. Itu kita serahkan,’’ katanya.

Hadi menceritakan ketika PHRI NTB yang dijabat Lanang Patra, dulu DPP PHRI juga menunjuk carateker. Meskipun tak lagi menjabat Ketua PHRI NTB waktu itu, kata Hadi, Lanang Patra tetap menjadi anggota BPPD NTB.

‘’Pak Lanang sampai akhir masa jabatan di  BPPD. Itu SK Gubernur, yang melekat nama. Jadi kami tak bisa mengusulkan Pak Lanang (diganti). Tapi kalau ada menarik nanti, kita serahkan ke Pak Gubernur. Kita ikuti aturan saja,’’ pungkasnya. (nas)