Desa Pekat Peraih DD Tertinggi tahun 2019

Supardi (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Desa di Kabupaten Dompu memperoleh transfer pusat untuk Dana Desa (DD) tahun 2019 sebanyak Rp70,794 M. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 sekitar Rp60 M dan berdampak pada jumlah DD yang diterima masing – masing Desa. Desa Pekat Kecamatan Pekat memperoleh DD tertinggi yaitu Rp1,3 M dan Desa Songgajah Kecamatan Kempo terendah sebesar Rp700an juta.

Kepala Dinas PMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos, M.Si kepada Suara NTB, Senin, 26 November 2018 mengaku sudah mulai menghitung DD untuk masing – masing Desa di tahun 2019 berdasarkan data transfer DD dari pusat. Berdasarkan rumusannya, Desa Pekat akan memperoleh DD paling tinggi dibandingkan Desa lain yaitu Rp1,3 M. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah jumlah warga miskin dan jangkauan dari pusat kota. “Kalau terendah diperoleh Desa Songgajah Kecamatan Kempo sebesar Rp700an juta,” katanya.

Alokasi dana Desa (ADD) tahun 2019, lanjut H. Supardi, belum bisa pihaknya membagi karena menunggu penetapan APBD 2019 dan paraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman. Perda APBD dan Perbup ini juga menjadi syarat ditransfernya DD ke daerah. “Kalau Perda APBD dan Perbupnya belum ada, pusat belum bisa mentranfer DD ke daerah,” ungkapnya.

Ia pun menyebutkan, alokasi ADD dan DD yang diperoleh masing – masing Desa tahun 2019 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Jika pada 2018 ini terendah sebesar Rp1,6 M, tahun depan bisa mencapai Rp1,8 M untuk Desa dengan perolehan terendah.

Peruntukan DD sesuai Permedes masih fokus pada penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat. Infrastruktur ini termasuk jalan, saluran irigasi, perumahan dan pemukiman, termasuk soal sanitasi. Semuanya harus dipadat karyakan bersama masyarakat dan tidak boleh dipihak ketigakan.

Desa pun diminta untuk mempersiapkan diri dari saat ini dengan menyicil penyelesaian SPJ anggaran tahun 2018, sehingga 31 Desember 2018 bisa menyelesaikan semua SPJ-nya. “Tinggal Januari 2019 itu penyampaian LKPJ ke masyarakat,” harapnya.

Ketika APBD Dompu tahun 2019 diparipurnakan tepat waktu dan dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Perda APBD, maka penggunaan anggaran 2019 sudah mulai jalan pada Januari 2019. Sehingga paling lambat Februari – Maret 2019, Desa sudah bisa mendapatkan transfer dana dari pemerintah daerah. “SPJ harus segera dirampungkan agar cepat mendapat transfer dana untuk pembangunan di Desa,” ungkapnya.

Selain itu, H. Supardi juga mengingatkan soal aset Desa yang diadakan sebelum ada DD atau dibelanjakan dengan DD. Aset Desa tersebut harus tercatat dengan baik agar tidak dipindah tangankan sehingga aset tersebut bisa hilang. “Soal aset Desa ini juga kita ingatkan untuk diorganisir dengan baik. Jangan sampai aset yang sudah diadakan, justru tidak terlihat fisiknya. Ini akan menjadi perhatian pemeriksa,” ingatnya. (ula/*)