Menko PMK Jamin Tidak Ada Ganjalan Pencairan Bantuan Korban Gempa

Menko PMK, Puan Maharani (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, menegaskan dana bantuan bagi korban gempa Lombok tersedia dan cukup untuk mendukung upaya rekonstruksi pascagempa. Dengan begitu, masyarakat yang menjadi korban dampak gempa tidak perlu khawatir soal dana bantuan dari pemerintah pusat.

“Dana bantuan untuk korban gempa tidak ada masalah,” tegas Puan Maharani, kepada wartawan usai meninjau pabrik produksi panel rumah Risha di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), Rabu, 21 November 2018.

Hanya saja, proses penyaluran bantuan bagi korban gempa, khususnya yang rumahnya rusak parah sedikit agak lamban, karena memang ada tahapan dan prosedur penyaluran bantuan bagi korban gempa tersebut. Tidak serta merta dana bantuan disalurkan begitu saja. Mengingat, dana tersebut merupakan uang rakyat yang juga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Bentuk pertanggungjawaban, mulai dari pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang harus terbentuk lebih dulu baru dana bantuan bisa disalurkan. Penyalurannya pun tidak sekaligus. Tapi bertahap sesuai capaian yang ada, mulai dari tahap pertama sampai seterusnya.

“Misalnya ada daerah yang baru mendapat penyaluran tahap pertama, maka untuk mendapat penyaluran tahap kedua dana tahap pertama sudah harus digunakan terlebih dahulu. Begitu seterusnya,” terang Puan seraya menambahkan, kalau soal persyaratan administrasi penyaluran bantuan cukup hanya dengan satu lembar administrasi saja.

Untuk itu, yang berperan sekarang ialah pemerintah daerah agar bisa mempercepat proses pembentukan pokmas. Pokmas yang sudah punya ada anggaran kemudian didorong supaya bisa mempercepat pekerjaannya, agar tidak menghambat proses penyaluran bantuaan bagi korban gempa lainnya.

“Pokmas ini penting dibentuk agar proses penyaluran bantuan gempa akuntabel. Jangan sampai masyarakat korban gempa mendapat bantuan justru tidak dibangunkan rumah atau dipergunakan untuk hal-hal yang lain,” ujarnya.

Soal jenis rumah yang akan dibangun, itu tergantung kesepakatan masyarakat yang tergabung dalam pokmas, karena pilihan rumah yang dibangun cukup beragam, bisa Rika (Rumah Instan Kayu), Riko (Rumah Instan Konvensional) ataupun Risha (Rumah Instan Sederhana Sehat). “Silakan masyarakat memilih rumah jenis apa yang dibangun. Tapi harus disepakati bersama,” ujar Puan.

Dan, yang paling penting rumah yang dibangun tersebut harus mememuhi standar rumah tahan gempa, sehingga dalam proses pembangunannya nanti itu akan ada uji kelayakan oleh Kementerian PUPR. Apakah rumah tersebut memenuhi standar rumah tahan gempa atau tidak. Dengan harapan, jika di kemudian hari terjadi gempa lagi rumah warga bisa tahan dan tidak sampai roboh seperti yang terjadi sekarang. (kir)