Butuh Rp2,58 Triliun untuk Pemulihan Sektor Sosial

Kepala Bappeda NTB, H. Ridwansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemulihan sektor sosial pascabencana gempa bumi NTB menjadi pekerjaan berat pemerintah daerah. Total kebutuhan anggaran untuk memulihkan sektor sosial pada tujuh kabupaten/kota terdampak gempa di NTB mencapai Rp2,58 triliun.

Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwansyah, MM, M.Sc, M.TP yang dikonfirmasi di Mataram akhir pekan kemarin menyebutkan, total kebutuhan anggaran untuk pemulihan lima sektor yang terdampak bencana gempa NTB sebesar Rp11,4 triliun. Sektor perumahan membutuhkan anggaran paling besar mencapai Rp6,7 triliun lebih.

Sektor kedua yang membutuhkan anggaran cukup besar adalah sektor sosial sebesar Rp2,58 triliun. Kemudian sektor infrastruktur Rp834 miliar, sektor ekonomi Rp680 miliar dan lintas sektor Rp589,7 miliar.

Ridwan merincikan, untuk pemulihan sektor sosial di Lombok Barat membutuhkan anggaran sekitar Rp341 miliar, Lombok Utara Rp1,056 triliun, Lombok Timur Rp408 miliar, Lombok Tengah Rp172 miliar, Kota Mataram Rp351 miliar, Sumbawa Barat Rp103 miliar dan Sumbawa Rp149 miliar lebih.

Dikatakan, dampak gempa bumi pada aspek sosial menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan analisis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), September lalu, angka kemiskinan di NTB pada 2019 diprediksi sebesar 15,88 persen dari posisi saat ini 14,75 persen. Kemudian pada 2020, angka kemiskinan NTB diprediksi sebesar 15,62 persen dan 2021 sebesar 15,39 persen.

Baca juga:  Gaji P3K Ditanggung Pusat

Pada aspek ekonomi, bencana gempa diprediksi akan berpengaruh pada beberapa sektor. Seperti pertanian minus 0,24 persen, pertambangan minus 0,16 persen, industri minus 1,18 persen, utilitas minus 0,40 persen.

Selanjutnya, konstruksi tumbuh 2,51 persen, perdagangan minus 0,68 persen, transportasi minus 0,82 persen, komunikasi minus 1,19 persen, pariwisata minus 4,89 persen, jasa lainnya minus 4,41 persen, perumahan minus 14,53 persen, jasa pemerintahan minus 1,63 persen, pendidikan minus 16,79 persen dan kesehatan minus 4,93 persen.

Berdasarkan kewenangannya, kata Ridwan, kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di tujuh kabupaten/kota sebesar Rp2,1 triliun. Dengan rincian, Lombok Utara sebesar Rp1,059 triliun, Lombok Barat Rp325 miliar, Lombok Timur Rp203 miliar, Lombok Tengah Rp166 miliar, Kota Mataram Rp62 miliar, Sumbawa Rp218 miliar dan Sumbawa Barat Rp67 miliar.

Sedangkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewajiban Pemprov sebesar Rp322 miliar lebih, Kementerian/lembaga Rp922 miliar lebih, masyarakat 7,89 triliun dan dunia usaha Rp198 miliar lebih.

Baca juga:  Belanja Modal Numpuk di Akhir Tahun, Satker Harus Benahi Perencanaan

Dari jumlah kebutuhan anggaran sebesar itu, tak semua ditanggung oleh pemerintah daerah. Untuk tujuh kabupaten/kota, yang menjadi kewajiban dianggarkan dalam APBD sebesar Rp465 miliar, APBD provinsi Rp244,9 miliar, kementerian/lembaga Rp1,4 trilun, Dana Siap Pakai (DSP) dan hibah rehab rekon Rp7,589 triliun, masyarakat dan dunia usaha Rp1,7 triliun.

Ridwan mengatakan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi kewenangan masing-masing pemda dan pusat diharapkan 2019 tuntas. Tetapi jika belum mampu menuntaskannya pada 2019, dapat dianggarkan tahun berikutnya.

‘’Perbaikan rumah semua ditanggung oleh pusat. Sekolah, madrasah, pasar semua ditanggung oleh pusat. Kita yang kantor-kantor pemerintah. Jalan provinsi ditanggung oleh pusat, jembatan provinsi ditanggung oleh pusat,’’ paparnya.

Khusus yang menjadi tanggung jawab provinsi, Ridwan mengatakan diupayakan dapat dianggarkan 2019. Namun jika belum cukup maka dianggarkan tahun berikutnya. ‘’Semua rehab rekon kita akan fokus selesaikan 2019,’’ tandasnya. (nas)