Hutan Gundul, Dua Bendungan Besar di Dompu Terancam Tidak Bertahan

Bendungan Mila yang menjadi bagian dari mega proyek Rababaka kompleks. Bendungan ini dijadwalkan akan diresmikan Desember 2018 mendatang. (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) – Megaproyek Rababaka kompleks yang menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun terancam tidak bertahan lama akibat gundulnya hutan di sekitarnya. Sedimentasi yang tinggi saat musim hujan mengancam pendangkalan bendungan. Pemerintah bersama masyarakat didorong bersama – sama menjaga kelestarian kawasan hutan melalui program kemitraan.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Senin, 12 November 2018 kemarin mengungkapkan, keprihatinannya atas gundulnya kawasan hutan di Dompu khususnya di daerah sekitar mega proyek Rababaka komplek. Kondisinya mengancam kelangsungan dua bendungan besar yang menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun yaitu Bendungan Mila Kecamatan Woja dan Bendungan Tanju di Kecamatan Manggelewa.

‘’Saya berkesempatan ke Bendungan Mila, ketemu dengan teman – teman NK (kontraktor pelaksana pembangunan bendungan). Pemandangan di depan genangan air di Bendungan Mila sudah tidak ada pohon (gundul),’’ katanya.

Untuk bisa menjaga fungsi Bendungan Mila dan Tanju bertahan lama menampung banyak air, kawasan hutan di sekitar harus dilakukan penghijauan. Sedimentasi saat hujan akibat tidak adanya pohon di gunung sekitar area genangan cukup tinggi.

‘’Saya mendapat penjelasan langsung dari teman – teman NK, kalau bendungan ini untuk bisa bertahan lama, pertama gunung yang ada di depan harus dihijaukan. Karena sedimentasi dengan tidak adanya pohon itu, sangat cepat. Satu – satunya jalan menanam kembali pohon kayu di area hutan yang sudah gundul,’’ ungkapnya.

Baca juga:  Lima Program Strategis NTB Ditetapkan Jadi Program Nasional

Reboisasi hutan yang gundul akibat dibabat warga tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi harus melibatkan bersama – sama masyarakat. Mereka yang memanfaatkan lahan setempat harus diajak untuk menanam kembali pohon bersama dan ini harus segera dilakukan. ‘’Kita prihatin (dengan kerusakan hutan). Untuk menanam kembali pohon, caranya hanya bersama rakyat,’’ terangnya.

Bila upaya represif ditempuh untuk mengeluarkan rakyat dari

hutan yang terlanjur dibabat untuk ditanami jagung, menurut Yuliadin, mustahil dilakukan. Karena akan chaos dengan rakyat dan menyebabkan instabilitas di daerah.

‘’Satu – satunya cara, kita ajak rakyat yang sudah ada di hutan, mari kita menanam pohon. Misalnya pemerintah provinsi memberi jaminan untuk mendapatkan pohon tanaman keras,’’ katanya.

Dengan melibatkan masyarakat menanam pohon kembali, maka mereka akan terlibat dalam pengawasan hutan. Kegagalan dalam reboisasi hutan beberapa waktu lalu mestinya dijadikan pelajaran, tapi bukan berarti menghentikan pelibatan warga maupun upaya reboisasi.

‘’Selaku wakil rakyat, tidak ingin juga rakyat tidak diselamatkan. Jadi sama – sama kita selamatkan. Rakyat kita selamatkan, hutan  juga lebih – lebih kita selamat,’’ harapnya.

Baca juga:  Pembangunan Kantor Walikota Dikawal Mahasiswa

Program aksi hamparan dengan menanam kembali hutan bersama rakyat menjadi bagian dari program pemberdayaan. Untuk bisa sukses membutuhkan kesabaran dan tidak bisa dengan saling menyalahkan. Pemerintah maupun rakyat harus bersinergi.

‘’Jadi tidak boleh juga semata – mata menyalahkan pemerintah atau rakyat sendiri. Kita ini jadikan pelajaran (kerusakan hutan). Kalau kita saling menyalahkan, tidak akan selesai persoalan,’’ ungkapnya.

Kerusakan hutan di Dompu ini sudah mulai dirasakan dampaknya. Selain debit air yang banyak berkurang, pendangkalan bendungan dan sungai akibat sedimentasi cukup tinggi. Banjir bandang pun tidak terhindarkan.

Bencana banjir di Desa Songgajah dan Desa Tolokalo kecamatan Kempo, Jumat (9/11) lalu sebagai dampak dari gundulnya hutan di So Kesi. Sekitar 2.500 hektare kawasan hutan di So Kesi telah dijadikan area hutan kemasyarakatan (HKm). Dalam pelaksanaannya, fungsi hutan beralih dengan ditanami tanaman semusim dan membabat semua kayu.

Karena sekadar ingin menguasai lahan, beberapa pemegang hak pengelolaan lahan di HKm dipindah tangankan dengan cara jual beli lahan. Akibatnya rencana awal program HKm untuk pemberdayaan masyarakat, belum bisa terwujud. (ula)