Rapat dengan Menko PMK, Daerah Diberikan Keleluasan Rekrut Aplikator

Menko PMK Puan Maharani memimpin rapat koordinasi tingkat menteri percepatan pemulihan pascabencana gempa bumi di NTB di Ruang Rapat Kementerian Koordinato Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Senin, 12 November 2018. (Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE.M.Sc menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi NTB di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI di Jakarta, Senin, 12 November 2018. Dari hasil rapat ini disimpulkan daerah diberikan keleluasaan merekrut aplikator.

Rapat dipimpin langsung Menko PMK RI, Puan Maharani dengan sejumlah bahasan. Di antaranya percepatan pembangunan/perbaikan rumah pasca bencana NTB, percepatan pemulihan fasilitas umum dan fasilitas sosial, percepatan revisi PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP 22/2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, antisipasi status dari transisi darurat ke pemulihan menjadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi serta rencana pemberian jaminan hidup (jadup).

Baca juga:  Pemprov Perbaiki 20 Unit, 144 Pustu dan Polindes Rusak Berat Akibat Gempa

Ditargetkan pada Desember 2019 pemulihan sarana dan prasana vital seperti sekolah, rumah sakit/fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan dan pasar telah selesai.

Baca juga:  Pokmas dan Fasilitator Harus Selektif Pilih Aplikator

Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah yang ditemui awak media sesuai rapat menjelaskan paling tidak ada 2 hal yang disepakati pada rapat tersebut. “Yang pertama diberi keleluasaan pemerintah daerah untuk merekrut fasilitator. Karena salah satu masalah yang dihadapi sekarang adalah kekurangan fasilitator. Kedua, rumah yang dibangun tidak terpaku kepada rumah tahan gempa yang telah teruji lab. Tapi boleh jenis rumah lain juga yang ramah gempa,” jelas gubernur. (r)