Tim Penyelesaian Sengketa Terima 30 Gugatan Hasil Pilkades

Asisten I Sekda Loteng, H. L. Moh. Amin (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Dua hari pascapemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, tim penyelesain sengketa yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sudah menerima tidak kurang dari 30 gugatan. Dari total 96 desa yang menggelar pilkades serentak. Jumlah gugatan yang masuk diperkirakan masih akan bertambah hingga batas akhir pengajuan gugatan, Sabtu besok (hari ini, red).

Hal itu diungkapkan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L.Moh. Amin, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 26 Oktober 2018 kemarin. Ia menjelaskan, materi gugatan yang masuk tersebut rata-rata terkait keabsahan surat suara yang tercoblos dua kali secara simetris. Karena memang, kasus tersebut ditemukan di banyak desa.

“Dari sekian gugatan yang masuk, kebanyakan mempersoalkan keabsahan surat suara yang tercoblos dua kali yang simetris. Karena di sebagian besar desa yang menggelar Pilkades, kasus tersebut banyak ditemukan,” jelasnya.

Baca juga:  Pengembangan Desa Wisata, Solusi Sejahterakan Rakyat

Dikatakanya, jika merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) No. 12 tahun 2018, sebenarnya clear. Tidak ada ruang perdebatan lagi. Karena memang di aturannya menyatakan kalau surat suara yang tercoblos dua kali dinyatakan batal. Tidak persoalan apakah coblosan tersebut simetris atau tidak.

“Ada yang berasalan itu lebih dikarenakan persoalan teknis di lapangan. Karena pemilih tidak tahu teknis saat mencoblos. Tapi itu tidak bisa, kesalahan pemilih kemudian dijadikan untuk melanggar aturan yang ada,” terangnya.

Tapi tim penyelesaian sengketa pilkades dalam hal ini tidak bisa menolak gugatan. Karena aturan membolehkan pihak terkait untuk melayangkan gugatan jika merasa ada persoalan. Sehingga apapun dasar gugatan, tetap diterima. Hasil kajian tim penyelesaian sengketa inilah yang menjadi pedoman.

Baca juga:  Tujuh Kabupaten di NTB Terbebas dari Status Daerah Tertinggal

“Keputusan tim penyelesaian sengketa atas gugatan yang masuk itu bersifat final. Jika ada pihak yang tidak terima dengan keputusan tim penyelesaian sengketa, tetap terbuka ruang untuk menempuh proses hukum lainnya,” imbuh Amin.

Lebih lanjut, mantan Kepala Bappeda Loteng ini, menambahkan, dari 96 desa yang menggelar Pilkades, dua desa belum menyelesaikan proses pleno penetapan hasil pilkades. Yakni Desa Kateng serta Desa Sintung. Artinya, pemenang Pilkades di dua desa tersebut sampai saat ini belum bisa dipastikan.  (kir)