Pemprov Gelontorkan Rp10 Miliar Perbaiki Gedung Pemerintahan

Wedha Magma Ardhi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menggelontorkan dana Rp10 miliar untuk memperbaiki gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu. Perbaikan gedung pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak tersebut dilaksanakan Dinas PUPR NTB dengan penunjukan langsung (PL) rekanan atau kontraktor.

Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP yang dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin menyebutkan jumlah gedung OPD yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang dan berat menapai 30 unit. “Ini mudah-mudahan cukup uang Rp10 miliar itu,” harapnya.

Ia menjelaskan, Dinas PUPR sedang menghitung berapa gedung OPD dan fasilitas publik yang dapat diperbaiki dengan anggaran sebesar Rp10 miliar tersebut. Ardhi mengatakan sedang dilakukan evaluasi.

Namun yang pasti, katanya, akan diutamakan gedung-gedung pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, RSUD Provinsi NTB, Kantor Gubernur, Inspektorat, Islamic Center dan lainnya.

“Kita kalkulasi ulang. Sekarang kantor gubernur sudah mulai dikerjakan bulan ini,” ujarnya.

Perbaikan gedung pemerintahan dan fasilitas publik tersebut, kata Ardhi ditargetkan dapat tuntas Desember mendatang. Sehingga, dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan lewat tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), diperbolehkan penunjukan langsung karena masih dalam kondisi darurat bencana.

“Prosesnya, pertama menetapkan siapa kontraktornya. Kedua, diterbitkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja),ketiga proses pelaksanaan. Keempat, pembayaran. Itu semuanya kewenangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” terangnya.

Bagaimana antisipasi agar rekanan atau kontraktor lain tak cemburu? Ardhi mengatakan penentuan rekanan sepenuhnya kewenangan PPK. “Biarkan PPK bekerja. Aturannya ada. Kalau ditender, kapan dia selesai, kapan mulai,”tandasnya.

Selain perbaikan gedung pemerintahan, Pemprov juga mengalokasikan dana Rp 14 miliar lebih untuk memperbaiki sekolah yang rusak. Namun, untuk perbaikan sekolah yang rusak, langsung ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. (nas)