APH Disarankan Telisik Proyek Gedung DPRD NTB yang Baru

RUSAK: Gedung Setwan NTB yang tidak bisa digunakanm karena rusak cukup parah akibat gempa. Bagian dalam gedung yang mengalami kerusakan. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gedung DPRD Provinsi NTB yang baru dibangun, rusak parah akibat gempa. Timbul tanda Tanya, daya tahan gedung tidak sekuat gedung lama. Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) menelisik dokumen proyek yang dibangun dengan anggaran Rp18 miliar itu.

‘’Dokumen itu akan jadi bukti petunjuk APH yang bisa ditindaklanjuti ke proses selanjutnya,’’ kata peneliti hukum Somasi NTB, Johan Rahmatullah, SH.MH, Minggu (7/10).

Dalam catatannya, berdirinya  Gedung Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang baru itu, belum genap dua tahun. ‘’Ini kan berbanding terbalik justru dengan gedung lama DPRD Provinsi NTB yang terlihat masih kokoh walaupun diguncangan gempa. Di sini munculnya tanda tanya itu,’’ katanya.

Menurut Johan, kerusakan pada Gedung DPRD NTB itu menambah daftar tanda tanya publik terhadap gedung pemerintah yang rusak di Mataram. Wilayah yang jauh dari radius gempa Lombok Utara. Hal ini akan menjadi ujian bagi Setwan NTB dan penegak hukum. Apakah ditindaklanjuti atau tidak ke proses penegakan hukum dan dorongan dari politisi Udayana yang tugasnya melakukan kontrol eksekutif. Hasil asesmen oleh ahli konstruksi bisa jadi pintu masuk penyelidikan.

‘’Karena itu, APH harus aktif meminta dokumen hasil itu dan kemudian ambil inisiatif melakukan proses lanjutan,’’ sarannya.

Patut dicermati ke depan, lanjutnya,  sejauh mana koordinasi antara penegak hukum dengan tim asesmen yang telah melakukan pemeriksaan pada gedung-gedung yang rusak tersebut. Khususnya Gedung Setwan. Sebab sejak awal penegak hukum telah berkomitmen untuk

melakukan tindakan atas hasil kerja tim asesmen itu.

Jauh sebelumnya, saat  tim asesmen turun, pihaknya sudah mendorong ada suatu sistem yang perlu dibangun untuk melakukan pengecekan kondisi gedung tersebut. Yaitu, dengan melibatkan banyak unsur yang terdiri dari tim ahli, penegak hukum, masyarakat sipil.

Ini dimaksudkan agar tim tersebut dapat bekerja efektif, kemudian mendapatkan hasil yang komprehensif dan detail dari proses perencanaan sampai selesai pembangunan. Dokumen yang dikantongi pun lengkap. Baik untuk kebutuhan asesmen ahli maupun keperluan penyelidikan penegak hukum.

‘’Yang kita khawatirkan, tim asesmen saat ini bekerja setengah hati. Karena hanya untuk kebutuhan penilaian gedung layak atau tidak layak. APH pun kita khawatirkan setengah hati, karena tidak menyambut hasil asesmen yang menemukan kejanggalan,’’ tandasnya.

Catatan Suara NTB, pembangunan Gedung Setwan NTB  dimulai tahun 2015. Total pagu anggaran pembangunan gedung ini sebesar Rp18 miliar. Tahap pertama  dibangun dengan dana Rp9,2 miliar dari pagu awal Rp11,5 miliar.

Awalnya gedung ini akan dibangun dengan dana Rp28 miliar. Namun Pemprov NTB mampu menghemat hingga menjadi Rp18 miliar. Gedung baru ini memiliki tiga lantai yang akan  digunakan untuk pegawai sekretariat dewan berkantor. Adapun gedung yang sekarang  digunakan sepenuhnya untuk anggota DPRD NTB.

Untuk rehabilitasi gedung baru tersebut, kata Sekwan NTB, Mahdi Muhammad, SH.MH, sudah dialokasikan anggaran oleh Pemprov dalam APBD Perubahan 2018. Semua anggaran untuk rehabilitasi gedung perkantoran yang rusak berada di bawah Dinas PUPR. (ars)