Pemprov NTB Tagih Komitmen Pemerintah Pusat Soal Realisasi Bantuan Bencana

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB tagih komitmen pemerintah pusat mengenai  dana perbaikan rumah korban gempa yang jumlahnya lebih dari 200 ribu unit mengalami kerusakan, baik ringan, sedang maupun berat.

Dengan kejadian bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah diharapkan bantuan bagi korban gempa yang sudah dijanjikan pemerintah pusat tak berkurang.

‘’Mudah-mudahan tidak (berkurang). Intinya kita tidak boleh menunggu dalam posisi sekarang. Kita harus betul-betul percaya diri dengan kekuatan kita sendiri. Pemerintah pusat dengan komitmennya,’’ kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dikonfirmasi di Mataram, Rabu, 3 Oktober 2018 siang.

Wagub mengatakan, Pemda terus mengawal janji pemerintah pusat yang akan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa. Karena verifikasi yang dilakukan provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan.

‘’Tugas kabupaten dan provinsi itu hampir rampung. Tinggal sekarang bagaimana proses pembangunan dan komitmen pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Begitu juga mengenai janji pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan memberikan jaminan hidup (jadup) kepada korban gempa yang rumahnya rusak berat. Menurut Wagub, hal ini juga terus dikawal agar dapat segera direalisasikan. ‘’Jadup juga kita tagih. Karena sudah dijanjikan ke masyarakat. Tapi kembali lagi ke Kementerian Sosial,’’ imbuhnya.

Baca juga:  Wapres : Rehab-Rekon di NTB Harus Tertangani Tuntas

Rohmi mengajak semua pihak menciptakan situasi yang tenang dan kondusif di daerah. Jangan sampai ada yang memanas-manasi satu sama lain. Jangan penderitaan yang dialami korban gempa  dijadikan komoditas, membuat masyarakat  semakin menderita lagi dengan rasa yang tidak optimis.

‘’Insya Allah kalau optimis, bersatu, ada saja hal yang kita lakukan. Untuk survive dulu di musim hujan

ini. Karena kalau kita lihat Aceh, Karo, Yogyakarta. Ndak ada yang selesai rehabilitasi dan rekonstruksi kurang dari satu tahun,’’ katanya.

Rohmi mengatakan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana tsunami Aceh butuh waktu sampai lima tahun. Begitu juga Karo, butuh waktu sampai tujuh tahun. Selanjutnya, bencana gempa Yogyakarta, butuh waktu sekitar tiga tahun. ‘’Seperti itulah bencana. Tapi apapun kita lakukan yang terbaik,’’ tandasnya.

Terpisah, Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D mengatakan gubernur terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan bahkan Presiden mengenai bantuan bencana. Intinya, kata Sekda,  jangan sampai karena  bencana di Palu dan Donggala janji Presiden kemudian tertunda.

Baca juga:  Kasus Pokmas Lingsar Ganggu Pembangunan RTG

‘’Sesuai dengan janji itu, 2019  masalah pemukiman masyarakat sudah selesai. Tinggal 2018, rehab rekon untuk fasilitas umum mulai dilaksanakan dan diharapkan  Kita dari Pemda antisipasi. Kita berusaha mencari dana dari berbagai sumber,’’ katanya.

Berdasarkan data Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) Penanganan Darurat Bencana Gempa NTB,  sampai 27 September lalu, jumlah rumah yang terverifikasi baru 44.177 unit. Yang siap bangun baru 22 ribu unit. Jumlah rumah yang rusak berat sebanyak 83.808 unit, rusak sedang 44 ribu unit, dan  rusak ringan 76 ribu. Sehingga total jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa beruntun beberapa waktu lalu mencapai  204 ribu unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 50 ribu unit yang sudah di-SK-kan bupati/walikota. Sementara yang sudah mendapatkan dana bantuan untuk rusak ringan baru 825 unit, rusak sedang nol dan rusak berat 6. 991 unit. Sedangkan jumlah rumah yang baru bisa dibangun lebih dari 7.000 unit. (nas)