Inspektorat Siapkan Tim Audit Proyek Mangkrak

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Menindaklanjuti instruksi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, Inspektorat akan melakukan inventarisir proyek-proyek atau aset daerah yang mangkrak. Inspektorat juga menyiapkan tim audit.

‘’Nanti kita konsultasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Apakah dalam bentuk join audit. Juga bisa dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Ini kan audit dengan tujuan tertentu. Hanya mencari kepastian pengelolaan aset,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Rabu, 3 Oktober 2018 siang.

Ibnu mengatakan, kaitan dengan pengelolaan aset daerah, Inspektorat dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu. Audit tersebut dapat dilakukan bersama dengan BPK atau BPKP. ‘’Sekarang program join audit dengan BPK boleh,’’ ujarnya.

Mengenai banyaknya aset atau proyek mangkrak lingkup Pemprov NTB akan dilakukan inventarisir terlebih dahulu. Bagaimana update datanya. Kemudian bagaimana pemanfaatannya.

Jika ada aset atau proyek yang belum dimanfaatkan akan ditelusuri penyebabnya. Sehingga ditemukan solusi yang terbaik mengenai pemanfaatan aset tersebut.

‘’Tujuannya untuk tertib tata kelola pemanfaatan aset, pengamanannya dan juga optimalisasi penerimaan daerah dari retribusi aset yang dimanfaatkan,’’ kata mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini.

Dalam rangka menindaklanjuti instruksi gubernur, pihaknya  akan berkoordinasi dengan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga. Supaya akurasi dan validasi datanya  baik.

‘’Apapun namanya yang penting kita inventarisasi dulu. Siapa tahu, ini update saja. Siapa tahu sudah dimanfaatkan,’’ tandasnya.

Catatan Suara NTB, ada sejumlah proyek Pemprov yang mangkrak.  Antara lain, Terminal Haji/TKI di LIA (Bandara Zainuddin Abdul Madjid (ZAM)  yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp18,6 miliar lebih sejak tahun anggaran 2010-2017. Selanjutnya, Dermaga Telong Elong di Lombok Timur yang telah menelan anggaran  sebesar Rp9,6 miliar lebih.

Berikutnya, Rumah Mutiara di Jalan By Pass BIL, Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Kawasan Agropolitan dan Pasar Agropolitan di Kabupaten Sumbawa, Jembatan Timbang Poto Tano.

Hasil kajian yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Pelabuhan  Telong Elong yang berada di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur (Lotim) masih layak dikembangkan. Agar dapat berfungsi normal sebagai pelabuhan dibutuhkan anggaran sekitar Rp7 miliar.

Namun, anggaran untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut belum dapat terakomodir dalam APBD NTB 2018. Sehingga, untuk pemanfaatannya  akan dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Kemudian proyek rehabilitasi Terminal Haji/TKI di Bandara ZAM mulai dikerjakan kembali pada 2017 lalu. Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,8 miliar. Pada waktu itu harapannya, Terminal Haji dapat digunakan jemaah haji Embarkasi Lombok pada musim haji 2018. Tetapi nyatanya, hingga saat ini belum dapat difungsikan.

Sementara mengenai Rumah Kemasan, Pemprov NTB sempat membantah operasional rumah kemasan mecet atau mangkrak. Rumah kemasan  dulunya merupakan Unit Penyangga  Pemasaran (UPP) produk Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) yang diresmikan pada 2013.

Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM menegaskan bahwa operasional rumah kemasan tidak macet. ‘’Ada, kalau ada permintaan masyarakat. Kalau ada pesanan dari IKM. Bukan macet,’’ kata Chairul ketika dikonfirmasi Suara NTB, beberapa waktu lalu.

UPP Pijar merupakan  tempat pemasaran produk olahan Pijar yang  dihasilkan oleh para Usaha Mikro Kecil  Menengah (UMKM) yang telah dilatih dan dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM NTB.

UPP tersebut berfungsi sebagai tempat  pengemasan dan pengepakan hasil olahan produk Pijar yang selanjutnya dikirim ke outlet-outlet toko  modern yang ada di Bali dan Nusa Tenggara. Selain itu, hasil olahan produk Pijar juga menyasar pasar retail (toko modern) di pulau Jawa dan Jabodetabek.

Pada awal berdirinya, sebanyak 730 UMKM di NTB sudah dilatih mengolah produk Pijar  di Pusat pelatihan Industri Olahan Produk Unggulan di Malindo Sulawesi Tenggara. Para UMKM yang telah dilatih tersebut selanjutnya diminta  terus berproduksi dan dapat menularkan ilmu yang pernah didapat kepada 10-20 orang.

Untuk pengemasan dan pengepakan produk olahan Pijar  yang dihasilkan oleh Industri Kecil Menangah (IKM) di NTB tersebut, pada tahun 2013  diadakan mesin finishing senilai Rp 1,5 miliar dengan kapasitas 3 ton bahan baku perhari. Artinya dibutuhkan ratusan IKM yang menghasilkan bahan olahan Pijar dalam bentuk setengah jadi yang selanjutnya diolah finishingnya  di UPP Produk Olahan Pijar NTB.

Sedangkan untuk Rumah Mutiara Indonesia dibangun pada 2012 lalu dari dana dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp 5 miliar. Rumah lelang mutiara itu berbentuk bangunan berlantai dua, yang lokasinya tepat di depan pintu masuk kawasan ZAM.

Konsep lantai dasar bangunan itu yakni lantai satu diperuntukan sebagai basis outlet pedagang mutiara dan lantai dua sebagai tempat pelaksanaan lelang mutiara tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Di sisi bangunan itu, akan dibangun pusat kuliner pada areal seluas 40 are dari total lahan seluas satu hektare itu. (nas)