Telantarkan Puluhan Ribu Hektare, Pemegang Izin Diduga Agunkan Sertifikat Lahan

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Wirajaya Kusuma (Suara NTB/nas)

 Mataram (Suara NTB) – Puluhan ribu hektare lahan investasi di NTB terindikasi ditelantarkan investor. Pemda menduga izin pengelolaan lahan berupa Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan tersebut diagunkan ke bank.

‘’Ada dugaan (diagunkan ke bank), iya. Tapi data validnya saya belum tahu. Karena itu harus kita cek, apakah benar diagunkan ke bank untuk cari modal. Kemudian dimanfaatkan untuk di daerah lain. Ini perlu ditelusuri,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 28 September 2018 siang.

Data Pemprov NTB sebelumnya, seluas 21.467,675 hektare lahan terindikasi ditelantarkan investor di NTB. Pemprov NTB bersama BPN menjalin komunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ BPN Pusat mengenai penetapan lahan terindikasi telantar tersebut.

Usulan penetapan tanah telantar yang telah diusulkan Kanwil BPN NTB ke Kementerian ATR, yakni tanah telantar pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 1.607,337 hektar, tanah telantar pemegang Hak Guna Usaha (HGU) seluas 16.602,746 hektar, tanah telantar pemegang hak pakai seluas 155,131 hektar dan tanah telantar pemegang izin lokasi seluas 3.102,421 hektar.

Baca juga:  Investasi di NTB hanya Rp10 Triliun

Tahun 2014, disebutkan, seluas 36,468 hektar lahan ditelantarkan oleh empat perusahaan di Lombok Barat dan 10, 9834  hektar oleh satu perusahaan di Lombok Tengah. Tahun 2015, seluas 9,1720 hektar lahan terindikasi ditelantarkan dua perusahaan di Sumbawa Barat. Tahun 2016, terdapat 10 objek penertiban lahan terindikasi telantar. Saat ini telah diberikan peringatan ketiga kepada delapan objek badan hukum atau perusahaan.

Wirajaya mengatakan, jika benar ada indikasi lahan investasi diagunkan ke bank, maka Pemda kabupaten/kota bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) harus menindak tegas investor yang menelantarkan lahan tersebut.

Menurutnya, hal itu merupakan ranah BPN dan Pemda kabupaten/kota untuk menelusurinya. ‘’Kami Pemprov mendukung supaya ditindak tegas. Pencabutan HGU sebagai tanah telantar. Kalau ditetapkan jadi lahan telantar maka dikembalikan ke Pemda atau investor lain yang benar-benar serius,’’ kata mantan Penjabat Walikota Bima ini.

Untuk mencegah investor menelantarkan lahan investasi, Wirajaya mengatakan perlu adanya klausul yang dibuat dalam kerjasama pemanfaatan lahan. Yakni, investor harus menempatkan dananya sekitar 25 persen dari nilai investasi ke bank daerah.

Baca juga:  NTB Harus Ramah Investasi dan Industrialisasi

Menurutnya, hal ini dapat menjadi pengikat dan bentuk keseriusan investor dalam menanamkan investasinya di NTB. Jangan sampai setelah mendapatkan izin kemudian menghilang dan menelantarkan lahan investasi yang ada.

‘’Dia harus diikat, menempatkan uang sekian. Sehingga mereka mikir lari. Karena uangnya ada di Pemda,’’ katanya.

Untuk pencabutan izin HGU maupun HGB, kata Wirajaya memang sudah ada prosedurnya. Pemda harus memberikan teguran pertama hingga ketiga. Baru kemudian dapat diusulkan menjadi lahan telantar. Setelah ditetapkan menjadi lahan telantar, baru bisa didistribusikan kembali.

‘’Kita tak bisa mencabutnya langsung, harus mengikuti prosedurnya. Tapi yang jelas ada teguran pertama, kedua dan diusulkan pencabutan,’’ terangnya.

Mencegah adanya investor yang menelantarkan lahan, Wirajaya juga menyarankan Pemda kabupaten/kota harus benar-benar melakukan pengawasan sejak izin tersebut keluar. ‘’Sejauhmana mereka merealisasikan investasinya. Apakah benar direalisasikan sesuai peruntukannya,’’ katanya. (nas)