Kosongkan Staf Ahli, Gubernur Segera Kembalikan Posisi Kepala Dikes NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah akan mengosongkan jabatan staf ahli. Tiga staf ahli gubernur yang ada saat ini akan dikembalikan menjadi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Seperti Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A akan kembali ditempatkan menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB. Menurut gubernur, keputusan itu diambil setelah menggelar rapat bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kamis, 20 September 2018 lalu.

‘’Dan meminta Pak Sekda untuk staf ahli dikosongkan terlebih dahulu. Untuk kemudian kita minta mereka kembali memimpin dinas-dinas kita. Tiga-tiganya (OPD yang lowong)  agar diisi segera supaya kita bergerak lebih cepat,’’ kata gubernur saat serah terima jabatan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat, 21 September 2018 siang.

Baca juga:  Lantik Tersangka OTT Jadi Pejabat, Bupati Bima Jadi Sasaran Kritik

Dikonfirmasi lebih jauh, gubernur yang biasa disapa Dr. Zul ini menyatakan Pemprov diberikan fleksibilitas oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kaitan dengan rencana rotasi pejabat tersebut.

Dr. Zul menyebutkan seperti Dikes NTB. Dalam situasi pascabencana seperti ini kinerja Dikes NTB tidak boleh tidak maksimal. Ia melihat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dr. Nurhandini Eka Dewi merupakan pejabat struktural yang sebelumnya Kepala Dikes NTB. Karena eselonnya sama, maka posisi Kepala Dikes NTB tinggal dikembalikan saja.

‘’Pak Sekda kami sudah minta, eselonnya sama tinggal dipindah. Kecuali jabatan yang eselonnya berbeda mungkin (tidak bisa),’’ ujarnya.

Meskipun akan segera merotasi tiga staf ahli menjadi Kepala OPD, Dr. Zul mengatakan dirinya belum berpikir untuk melakukan mutasi pejabat. Ia menegaskan, fokus untuk bekerja dulu menangani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa.

Baca juga:  Gaji P3K Ditanggung Pusat

Ia berharap, seluruh OPD bergerak membantu masyarakat dalam penanganan pascabencana gempa dengan kompak. Pasalnya, jika pertumbuhan ekonomi NTB nol persen atau negatif, maka kemiskinan dan pengangguran akan bertambah. Jika kemiskinan dan pengangguran bertambah maka dampak sosialnya akan sangat besar.

Ia mengatakan, peran bupati/walikota sangat penting dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, gubernur akan berkoordinasi lebih baik lagi dan menjalin silaturahmi yang lebih sering dengan bupati/walikota.

‘’Apalagi saya kenal baik semua. Jadi saya akan lebih sering, intens berkoordinasi,’’ pungkasnya. (nas)