Kekurangan Spek Pengaruhi Ketahanan Gedung Terhadap Gempa

Mataram (Suara NTB) – Kekurangan spek pada pembangunan sebuah gedung,  akan mempengaruhi kualitas. Terlebih ketika bencana, bangunan relatif lebih mudah rusak.

Kekurangan spek bisa karena faktor tidak patuh pada perencanaan teknis kontruksi. Pertama sulitnya material, sehingga rekanan cenderung mencari bahan yang mudah didapat. Seperti penggunaan pasir yang seharusnya murni. Tapi karena dibeli dengan harga lebih murah, pasir bercampur dengan organik lainnya.   Begitu juga dengan campuran semen, material batu, termasuk penggunaan ukuran besi.

Persyaratan pasir dan material lainnya menggunakan uji laboratorium untuk  menjaga kualitas dan mutu bahan bangunan. Kerja pangawas pekerjaan juga menentukan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Semua kebutuhan seperti semen, kadar air, campuran material lainnya sudah tercantum jelas.

‘’Cuma itu, dalam pelaksanaan di lapangan, maunya cepat saja,’’ kritik pemerhati konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram, Isfanari, ST.MT kepada Suara NTB, Selasa, 28 Agustus 2018.

Mengenai dugaan kekurangan spek karena rekanan ingin mendulang untung lebih besar, tidak bisa dikomentarinya. Namun dalam regulasi, rekanan pelaksana diatur keuntungannya. Hanya saja, yang banyak terjadi, keuntungan tidak sesuai target.

Baca juga:  Tanggapan Kapolda NTB Soal Dana Gempa Dibawa Kabur Aplikator

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) ini mengaku sedang terlibat dalam assessment gedung dan hunian sementara  (Huntara) pascagempa Lombok. Diungkapkannya, sejak awal selalu menawarkan kepada pemerintah untuk penguatan yang tahan gempa.

Tidak saja dari kalangan eksternal, dari internal pemerintah pun mendorong hal sama. Bahkan gedung dengan skala paling tinggi, bisa dirancang bangun gedung yang tahan, baik gempa dengan arah guncangan vertical maupun horizontal.

‘’Dalam perencanaan sudah menghitung, pada kemiringan berapa gedung itu bisa bertahan. Seperti misalnya kalau ada guncangan vertical, atau guncangan horizontal, ahli sudah mengukur pada kemiringan berapa gedung itu elastic,’’ jelas Koordinator Klaster Hunian Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) ini.

Tapi syarat teknis gedung tahan gempa membutuhkan material dan ahli khusus, sehingga biaya relatif malah jadi pertimbangan pemerintah tidak menggunakan konsep mitigasi bencana dalam membangun.

Namun terlepas dari itu, perencanaan pembangunan di Indonesia umumnya sudah mendekati konsep mitigasi bencana. Selama  ikuti proses, dari perencanaan sampai pelaksanaan, gedung akan relatif aman.

Baca juga:  Gempa di Tuban, Warga Mataram Panik

Mengenai tingkat kerusakan akibat gempa, bisa beragam. Seperti retak retak gedung itu menurutnya sudah biasa. Asalkan  struktur utama, seperti tiang balok, kolom, tidak ada perubahan posisi maka gedung ini dinyatakan aman digunakan.

Ia mencontohkan, pemasangan bata pun mempengaruhi tingkat kerusakan jika terjadi gempa. Roboh dindingnya biasanya akibat pemasangan struktur  anchor dengan bata tidak presisi, sehingga daya tahan akibat guncangan relatif lemah.

“Secara perencanaan sebenarnya sudah perhitungkan semuanya. Kalau akhirnya gagal bangunan, itu  akibat ada yang salah dalam perancanaan, termasuk  pengawasannya seperti apa,’’ tandasnya.

Sebelum membangun dengan konsep bangunan tahan gempa, ada baiknya pemerintah memperhatikan kualitas pekerja atau tukang. Selama ini kerja tukang “gado gado”, tanpa dilengkapi dengan sertifikasi keahlian.  Padahal dalam aturan, semua tukang tersertifikasi. Mulai dari tukang bata, pondasi, plester, berbeda spesifikasi kemampuannya.

‘’Sekarang, tukang disuruh pakai APD (Alat Perlindungan Diri) saja risih. Padahal demi profesionalisme kerja dan keselamatan,’’ katanya prihatin. (ars)