Secara Struktural, Belum Ada Intervensi Anggaran Atasi Kekeringan

Mataram (Suara NTB) – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Mohammad Rum, MT menyatakan, secara struktural belum ada intervensi anggaran untuk mengatasi bencana kekeringan yang terus berulang tiap tahun di daerah ini. Jumlah desa yang berpotensi terkena dampak kekeringan tiap tahun mencapai 381 desa.

“Memang kita terus terang saja, belum ada intervensi anggaran untuk kekeringan  secara struktural,” kata Rum dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 19 Juli 2018 siang.

Ia mengatakan, upaya jangka panjang untuk penanganan kekeringan yang berimbas kepada krisis air bersih pada ratusan desa adalah membnagun sumur bor. Ia mengatakan, untuk pembangunan sumur bor, baru 15 titik. Tahun ini, BPBD NTB hanya membangun 5 titik yang tersebar di beberapa kabupaten.

Meskipun belum ada intervensi anggaran untuk penanganan kekeringan secara struktural, Rum mengaku optimis. Pasalnya, dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tahun lalu telah disepakati akan dibangun 500 sumur bor di NTB pada daerah-daerah yang menjadi langganan kekeringan. “Kalau ini kita lakukan, insya Allah teratasi kekeringan,” ujarnya.

Baca juga:  Kemarau Panjang, Warga Rebutan Air Bersih

Menurutnya, jika secara struktural mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota memberikan intervensi untuk mengatasi kekeringan, maka bencana tahunan ini akan teratasi. Salah satu caranya dengan membangun sumur bor pada daerah-daerah yang sering dilanda kekeringan tiap tahun.

‘’Kalau bicara pembangunan sumur bor, kabupaten/kota berapa bisanya, provinsi berapa. Intervensi dari pusat berapa. Namun ini bukan hanya tugas pemerintah, perusahaan di NTB juga bagaimana. Sampai sekarang belum ada kontribusi,’’ katanya.

Terkait dengan pihak ketiga, Rum mengaku baru merangkul Bank NTB. Perusahaan milik daerah itu mempunyai komitmen dalam penanganan kekeringan, namun belum sampai untuk pembangunan sumur bor. Bank NTB baru sebatas memberikan anggaran untuk distribusi air bersih. Untuk BUMN, Rum mengatakan baru PLN yang membangun sumur bor tahun lalu di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng).

Rum menambahkan, pembangunan sumur bor tidak mesti dilakukan di BPBD. Namun ada juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun Dinas PUPR melalui bidang Cipta Karya.

Baca juga:  Kemarau Panjang, Warga Rebutan Air Bersih

Dalam lima tahun ke depan, kata Rum, pihaknya menargetkan ada 70 desa yang rawan kekeringan berkurang tiap tahun. Kemudian daerah yang rawan banjir dan rawan longsor berkurang 10 titik per tahun.

Kondisi saat ini, Rum menyebutkan ada 159 desa yang mengalami kekeringan di NTB. Mengenai kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan pada 159 desa tersebut, Rum mengatakan butuh air yang banyak. Namun ia tak menyebutkan jumlah pasti air bersih yang dibutuhkan bagi ratusan ribu masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan tersebut.

Ia mengaku sudah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penanganan kekeringan. Diharapkan, pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan siaga darurat kekeringan jika kondisi kekeringan sudah parah.

‘’Kemudian segera melapor ke kami, titik-titik kekeringan itu dan apa upaya yang dilakukan oleh mereka. Apa kendala dan apa yang bisa dibantu oleh provinsi,’’ pesannya. (nas)