Tunggu Instruksi, Tender Puluhan Paket Proyek APBD Murni Ditunda Sementara

Mataram (Suara NTB) – Progres tender puluhan paket proyek dalam  APBD Murni 2018 masih stagnan. Pengadaan barang dan jasa mengalami stagnasi lantaran Pemprov masih menunda sementara pelaksanaan lelang proyek yang belum diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Biro Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (APP dan LPBJP) Setda NTB.

Kepala Biro APP dan LPBJP Setda NTB, Ir. Swahip, MT menjelaskan, pelaksanaan lelang paket-paket proyek yang belum diajukan OPD tersebut bukan dihentikan, melainkan hanya ditunda sementara. Sambil menunggu instruksi  pimpinan dalam hal ini Sekda NTB.

‘’Kalau proyek DAK dan DBHCHT  tetap jalan. Proyek yang anggarannya dari DAU saja yang ditunda sementara,’’ kata Swahip ketika dikonfirmasi usia menghadiri rapat paripurna di DPRD NTB, Senin, 2 Juli 2018 siang.

Swahip menjelaskan, lelang proyek-proyek yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan tetap dilaksanakan. Sementara proyek-proyek yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan ditunda sementara.

Pemprov NTB melakukan penundaan pelaksanaan lelang sejumlah proyek yang belum diajukan OPD ke ULP karena sedang melakukan rasionalisasi kegiatan. Rasionalisasi kegiatan itu dilakukan  untuk menutupi kekurangan anggaran dalam APBD Murni 2018 yang mencapai Rp 120 miliar lebih.

Baca juga:  Pembangunan Kantor Walikota Dikawal Mahasiswa

Kekurangan anggaran tersebut akibat berkurangnya potensi penerimaan dari pajak rokok, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dividen sejumlah perusahaan milik daerah.

Berdasarkan data  e-monev Biro APP dan LPBJP sampai dengan 2 Juli 2018, sebanyak 57 paket proyek yang belum diajukan lelang oleh SKPD ke ULP NTB. Puluhan proyek inilah yang ditunda sementara proses lelangnya.

Proyek-proyek  yang ditunda tersebut tersebar di sejumlah

OPD. Antara lain Sekretariat DPR 2 paket, Dinas Dikbud 21 paket, Dispora 1 paket, Dinas Kesehatan 1 paket, Dinas Sosial 5 paket. Dinas Perhubungan 1 paket, Dinas PUPR 1 paket, Dinas Perdagangan 5 paket, Dinas Perindustrian 1 paket, Disnakeswan 1 paket.

Selanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan 1 paket, Dinas LHK 1 paket, Dinas ESDM 1 paket, Bappeda 3 paket. BPKAD 1 paket, Bappenda 2 paket, BPBD 3 paket, RSJ Mutiara Sukma dan RS. KL. Manambai Abd Kadir masing-masing 2 paket dan 1 paket. Total nilai paket proyek yang ditunda sementara ini sebesar Rp 83,421 miliar atau 38,26 persen dari total paket yang dilelang melalui ULP.

Baca juga:  Dewan Soroti Anggaran Lampu Tembolak Rp2,7 Miliar

Disinggung mengenai kelanjutan proses lelang di ULP, Swahip mengatakan, masih menunggu instruksi dari pimpinan dalam hal ini Sekda NTB. Jika pimpinan memerintahkan dilakukan pelelangan lagi, maka pihaknya akan segera menindaklanjuti.

Apakah penundaan sementara proses pelelangan ini akan berpengaruh terhadap molornya pekerjaan? Swahip mengatakan, puluhan paket proyek yang ditunda sementara tersebut merupakan pengadaan barang. Ia menyebut hanya satu proyek yang sifatnya konstruksi, yakni pembangunan Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) milik Dinas PUPR yang akan dilaksanakan di Lombok Timur (Lotim).

Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Alam (SDA) Dinas PU NTB ini menyatakan, pengerjaan proyek SPAM juga tak membutuhkan waktu yang lama. Meskipun bersifat konstruksi, namun hanya butuh 2 – 3 bulan. Untuk proyek-proyek konstruksi, seperti pembangunan jalan dan jembatan, kata Swahip, tender sudah selesai.

“Kalau proyek konstruksi sudah lelang sejak Februari. Pengerjaannya juga sudah. Kita optimis tidak ada yang kita ragu-ragukan melewati batas waktu pengerjaan,” ucapnya.

Ia mengatakan, pemantauan, pembinaan dan pemberian informasi kepada OPD terus dilakukan. Paket-paket proyek yang berpotensi melewati batas pelaksanaan akan langsung diinformasikan dan dikoordinasikan OPD teknis. (nas)