Kasus Kurang Gizi di NTB Gagal Ditekan

Mataram (Suara NTB) – Dari 31 indikator RPJMD NTB 2013-2018, terdapat lima indikator yang belum mencapai target, salah satunya prevalensi gizi kurang. Angka kasus gizi kurang di NTB justru mengalami peningkatan menjadi 22 persen pada akhir 2017 lalu.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A membenarkan terjadinya peningkatan angka kasus kurang gizi di NTB. Menurutnya, masalah kurang gizi yang terjadi di NTB sangat kompleks.

‘’Memang meningkat jadi 22 persen. Kompleks masalahnya,’’ kata Nurhandini ketika dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Rabu, 9 Mei 2018.

Secara umum, pencapaian dari masing-masing indikator bidang kesehatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terkecuali untuk indikator prevalensi kurang gizi. Di mana pada tahun 2015 mengalami penurunan, namun pada akhir tahun 2017 menjadi 22,6 persen.

Pada 2013, angka kasus kurang gizi di NTB sebesar 18,27 persen. Pada 2014, Pemprov menargetkan kasus kurang gizi turun menjadi 17 persen namun justru terjadi peningkatan menjadi 20,60 persen. Kemudian pada 2015, angka kurang gizi ditargetkan turun menjadi 16,50 persen, mampu tercapai 17,01 persen.

Dua tahun berikutnya, angka kasus kurang gizi di NTB terus mengingkat. Pada 2016, angka kasus kurang gizi di NTB sebanyak 20,2 persen, jauh di bawah target sebesar 16 persen. Pada 2017, angka kurang gizi ditargetkan mampu ditekan menjadi 15,5 persen. Namun tak tercapai. Angka kasus kurang gizi sampai akhir 2017 malah meningkat menjadi 22,6 persen.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB ini menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus kurang gizi di NTB. Pertama, masih tingginya angka pernikahan dini. Kedua, pola asuh orang tua. Ia menjelaskan, banyak anak-anak yang ditinggal bekerja orang tuanya menjadi TKI/TKW ke luar negeri. Sehingga pola makan anaknya tak terkontrol dengan baik.

Selain itu, pengetahuan gizi orang tua belum ada, terutama yang menikah di usia dini. ‘’Masalah gizi ini dimulai dari rumah. Ujung-ujungnya kembali ke pendidikan dan pernikahan dini,’’ katanya.

Nurhandini menjelaskan, sebanyak 22 persen anak-anak yang kurang gizi itu terdiri dari gizi buruk dan gizi kurang. Ia menyebutkan, untuk anak-anak yang gizi buruk sekitar 2 persen. sedangkan sisanya merupakan gizi kurang.

‘’Jadi gizi buruk itu sudah kompleks masalahnya. Makanya sekarang ada Desa Stunting, Desa GEN (Generasi NTB Emas), antara lain kita lakukan pemberdayaan dan pendidikan bagi orang tua,” paparnya.

Penanganan kasus kurang gizi ini, kata Nurhandini harus dilakukan secara komprehensif. Yakni harus ditangani dari pendidikan calon ibu. Rata-rata lama sekolah di NTB sebear 7 tahun. Artinya, tamatan SD.

‘’Makanya sekarang ada kelas ibu. Kita memberikan pendidikan tambahan kepada ibu. Ada kelas ibu, kelas balita, kelas gizi, kita adakan di lapangan,’’ imbuhnya.

Menurutnya, cukup banyak makanan di sekitar yang bergizi. Namun, para orang tua di NTB banyak yang terpengaruh dnegan adanya mitos-mitos tertentu.

Misalnya, anak tidak boleh makan ikan, nanti akan cacingan. Atau tidak boleh makan kelor, nanti akan rematik. Mitos-mitos seperti inilah yang diberikan pemahaman kepada orang tua yang anaknya kurang gizi.

“Gizi ini adalah muara dari masalah yang di bawah. Masalah pendidikan, kemiskinan muaranya di gizi. Kabupaten yang kemiskinannya tinggi pasti angka gizi kurangnya juga tinggi,” tandasnya. (nas)

Disqus Comments Loading...

This website uses cookies.