Soal Uang Divestasi, Pemprov NTB Dukung Laporan ke KPK

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menanggapi santai pelaporan penjualan saham enam persen milik PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang dilakukan beberapa  elemen masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan ke aparat penegak hukum dinilai bagus, agar persoalan penjualan saham ini menjadi terang benderang.

“Bagi saya bagus supaya bisa membuat semuanya terang benderang. Ndak apa-apa, bagus dan sehat. Biar clear,” kata Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM ketika dikonfirmais usai rapat paripurna di DPRD NTB, Senin, 30 April 2018.

Menurutnya, tidak ada yang bisa melarang warga negara melaporkan hal tersbeut ke aparat penegak hukum, seperti KPK. Menurutnya, persetujuan penjualan saham DMB itu sudah melalui prosedur yang benar.  Yakni persetujuan tiga pemegang saham, yakni Sumbawa Barat, Sumbawa dan Pemprov NTB.

Bahkan, kata mantan Inspektur Inspektorat NTB ini, gubernur selaku pemegang saham mewakili Pemprov, terakhir menandatangani persetujuan penjualan saham tersebut.

Chairul mengatakan, gubernur menginisiasi menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menagih uang sisa hasil penjualan saham atau dana penggantian investasi sebesar Rp 408 miliar lebih ke Multi Capital supaya persoalan ini menjadi clear.

“JPN ini kan aparat hukum. Kan ndak ada keraguan bagi beliau,” katanya.

Dalam proses penjualan saham ini, lanjut Chairul, jika Sumbawa dan Sumbawa Barat tidak setuju pada waktu itu, maka penjualan saham tak akan terjadi. Karena Pemprov hanya memegang saham sebesar 40 persen. Sementara Sumbawa dan Sumbawa Barat memegang saham 60 persen. dengan rincian, Sumbawa Barat 40 persen dan Sumbawa 20 persen.

‘’Bisa terjadi ndak penjualan. Cek juga dari kronologi. Beliau juga sudah bilang. Saya terakhir menandatangani persetujuan penjualan saham itu. (Soal pelaporan ke KPK) kita ndak bisa melarang orang melapor ke KPK,” ucapnya.

Diketahui, dalam akusisi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), PT. DMB dan PT. Multi Capital membentuk perusahaan konsorsium yang dinamakan PT. Multi Daerah Bersaing (MDB).

MDB menyebut dana hasil penjualan saham enam persen tersebut sebagai penggantian investasi. Dari sisi bisnis, uang hasil penjualan saham sebenarnya tidak ada. Karena PT. MDB yang membeli saham 24 persen di PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengalami kerugian. MDB membeli saham 24 persen dengan harga Rp 8,6 triliun.

Kemudian saham 24 persen itu dijual dengan harga Rp 4,2 triliun. Artinya, MDB mengalami kerugian sekitar Rp 4,4 triliun.  Mengenai uang sebesar Rp 469 miliar lebih yang diberikan MDB ke DMB disebut sebagai uang penggantian investasi. Dari Rp 469 miliar dana penggantian investasi yang akan diberikan MDB, baru ditransfer ke DMB sebesar Rp 61 miliar lebih. Sehingga masih ada sisa sekitar Rp 408 miliar yang yang belum ditransfer ke DMB.

Multi Capital beberapa kali berjnaji melunasi sisa dana sebesar Rp 408 miliar tersebut ke PT. DMB, namun terus molor hingga saat ini. Chairul mengatakan pada awal 2017, PT. Multi Capital berjanji akan melunasi kewajibannya pada Maret lalu, namun tak terealisasi. Kemudian dilakukan pertemuan antara Direktur Utama PT. Multi Capital di salah satu hotel di Mataram dengan tiga pemegang saham, yakni Gubernur NTB, Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa.

Pada pertemuan tersebut, PT. Multicapital berjanji akan melunasi kewajibannya paling lambat 23 April 2018. Sampai dengan 23 april 2018, dana ratusna miliar tersbeut tak kunjung masuk rekening PT. DMB. Belakang, PT. Multi Capital meminta waktu hingga akhir April untuk melunasi kewajibannya.

‘’Sekarang molor lagi, sampai akhir April. Itulah pertimbangannya kenapa Pak Gubernur menginisiasi menggunakan JPN. Kalau kita sudah berkomitmen, tunaikan komitmen itu. Ndak perlu  turun kejaksaan kalau (pembayaran) berjalan normal,” tandasnya. (nas)