Fitri Nugrahaningrum, Kartini Pejuang Perempuan Difabel di NTB

Giri Menang (Suara NTB) – Fitri Nugrahaningrum terus mendobrak pemerintah daerah agar peduli dengan kaum difabel di daerah ini. Pendiri Yayasan Samara Lombok yang juga Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) NTB ini mengatakan perhatian pemerintah memang sudah ada. Namun, perhatian pemerintah terhadap kaum difabel masih belum maksimal.

“Kita harus mendobrak dulu, “memaksa” mereka memberikan program kepada kaum difabel. Tapi sesungguhnya, perhatian pemerintah belum secara utuh kepada difabel di NTB,” kata Fitri saat berbincang dengan Suara NTB di kediamannya, Kediri Lombok Barat (Lobar),  Minggu, 22 April 2018 siang.

Dari sisi regulasi mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas, baru dua daerah di NTB yang sudah membuat, yakni Kota Mataram dan Bima. Pemprov NTB sendiri, hingga saat ini belum membuat regulasi mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas.

Regulasi dalam bentuk Perda itupun, kata Fitri, pembahasannya tidak melibatkan kaum difabel. Ketika Perda sudah jadi, tak langsung disosialisasikan kepada kaum difabel maupun organisasi yang menaungi mereka.

“Sehingga kaum difabel juga tak paham dengan Perda yang menjamin mereka,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Fitri, kaum difabel dianggap hanya menjadi beban Dinas Sosial. Padahal, jika merujuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kaum difabel menjadi tanggungjawab semua sektor terkait. Baik itu kesehatan, tenaga kerja, pendidikan dan lainnya.

“Selama ini program-program itu parsial, sifatnya bukan pemberdayaan. Contohnya, pelatihan difabel  selama seminggu. Setelah itu selesai tanpa pantauan,” ujarnya.

Menurutnya, program pemerintah kepada kaum difabel harus ada keberlanjutannya. Selama ini, dia melihat program yang dilakukan SKPD tidak ada keberlanjutannya. Ketika penyandang disabilitas diberikan pelatihan selama seminggu atau dua minggu, setelah itu tidak ada lagi program lainnya.

Fitri menambahkan, penyandang disabilitas yang ada di NTB sudah punya bakat dan potensi masing-masing. Yang dibutuhkan pembinaan atau pemberdayaan dari pemerintah. “Ketika itu dibina, mereka akan menjadi berdaya dan memiliki daya saing,” ucapnya.

Disebutkan jumlah penyandang disabilitas di NTB sekitar 17.000 orang. Dari jumlah itu, sekitar 270 orang yang sudah tergabung di Pertuni NTB. Fitri mengatakan masih ada perlakuan diskriminasi kepada penyandang disabilitas di NTB. (nas)