Selain Proyek Penyulingan Air, Empat PLTS di NTB Mangkrak

Mataram (Suara NTB) – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB mencatat sebanyak empat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di NTB dalam kondisi rusak dan tak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat alias mangkrak. Empat PLTS yang mangkrak tersebut dibangun Kementerian ESDM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas ESDM NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si menyebutkan PLTS yang sudah lama rusak dan tak dapat difungsikan itu berada di empat lokasi. Yakni, PLTS Pusu kapasitas 15 kWp di Bima, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Sumbawa, PLTS Kidang 5 kWp di Lombok Tengah dan PLTS Batu Jangkih 15 kWp di Lombok Tengah.

Husni mengatakan, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi PLTS yang rusak di daerah ini. Seperti PLTS Pusu di Kabupaten Bima dengan kapasitas 15 kWp atau 15.000 Watt. PLTS tersebut dibangun pada tahun 2013 oleh Kementerian ESDM.

‘’Itu memang kondisinya rusak. Selanjutnya, belum diserahterimakan dari kementerian ke pemerintah daerah. Kementerian sudah mengidentifikasi kerusakan itu. Cuma belum ada kepastian kapan diperbaiki,” ujarnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis siang, 19 April 2018.

Husni mengatakan, pihaknya tak mengetahui secara pasti sejak kapan PLTS tersebut rusak. Yang jelas, katanya, PLTS itu dibangun pada 2013 lalu. Kemungkinan PLTS ini sudah digunakan sekitar 1 – 2 tahun, setelah itu rusak. Ia mengatakan, persoalan PLTS Pusu  ini pernah dibahas bersama Kementerian ESDM, termasuk PLTS Labangka di Sumbawa dengan kapasitas 1 MW, yang hingga kini belum dimanfaatkan.

Apakah Kementerian ESDM tak punya anggaran untuk memperbaiki PLTS yang rusak tersebut? Husni mengatakan, permasalahannya bukan hanya masalah anggaran. Permasalahannya juga terletak pada prioritas Kementerian ESDM. Pasalnya, banyak juga PLTS yang dibangun di daerah lain di Indonesia mengalami kerusakan.

‘’Bukan cuma masalah anggaran saja ini. Mana yang prioritas, mana yang duluan diperbaiki. Dia menangani seluruh Indonesia yang pernah dibangun,’’ katanya.

Dikatakan, Kementerian ESDM akan menyerahkan PLTS-PLTS yang dibangun tersebut ke pemerintah daerah. Tetapi, mereka harus memperbaiki dulu PLTS yang rusak tersebut. ‘’Makanya sudah diidentifikasi barangnya itu untuk bahan penganggaran perbaikan. Belum kita dapat infonya kapan diperbaiki. Insya Allah nanti dalam Musrenbang Nasional kita tanyakan,” katanya.

Selain itu, PLTS Labangka kapasitas 1 MW di Kabupaten Sumbawa juga belum diserahterimakan.  PLTS Labangka dibangun pada tahun 2012/2013 dengan nilai anggaran keseluruhan Rp 31,8 miliar dan dibangun 70 unit pembangkit. Proyek ini dibangun pada lahan sekitar 3 hektare.

Dua PLTS lainnya yang dalam kondisi mangkrak berada di Lombok Tengah. Yakni di Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, kapaistas 5 kWp dibangun pada 2008 silam. Satu lagi dibangun di Dusun Semper, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah kapasitas 15 kWp dibangun pada 2012.

‘’Ini belum serahterima juga dari Kementerian. Empat itu saja PLTS dari kementerian yang kondisi rusak. Banyak yang dibangun kementerian, tapi yang rusak itu saja,” kata Husni.

Husni menyebutkan, jumlah PLTS yang dibangun di NTB dari 2008 – 2016 sebanyak 58 unit. Pembangunan PLTS ini bukan hanya dari Kementerian ESDM, namun juga Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), CSR PLN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung ke pemerintah kabupaten.

Rata-rata kapasitas PLTS yang dibangun sebesar 15 kWp. PLTS dengan kapasitas paling besar berada di Labangka sebesar 1 MW.  “Mereka (Kementerian ESDM) kan rencana mau menyerahkan ke daerah. Jadi, turunlah dia mendata yang rusak kemudian direncanakan pembiayaannya berapa. Persoalan kapan dia perbiaki kita belum dapat info. Karena  mereka ndak mau menyerahkan  barang rusak,” terang Husni.

Apakah ada kesalahan perencanaan sehingga ada beberapa PLTS yang mangkrak? Husni mengatakan alat-alat dalam PLTS tersebut barang yang canggih. Kadang ada kerusakan kecil saja, berpengaruh terhadap semuanya. Seperti inverter dan baterai. Jika baterainya yang rusak, maka biayanya agak mahal.

Mengenai berapa jumlah masyarakat yang tidak dapat menikmati listrik akibat kerusakan empat PLTS ini? Husni mengaku belum melakukan pendataan. Ia mengatakan, bisa saja lokasi pembangunan PLTS ini sudah masuk jaringan PLN. Namun, pihaknya akan turun melakukan pendataan setelah penetapan APBD Perubahan mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi PLTS yang ada. Apakah sudah masuk jaringan PLN atau tidak. ‘’Kalaupun PLN masuk harus tetap diperbaiki. Energi baru terbarukan  ini jangan dimatikan. Kalau PLTS komunal ini bisa digunakan untuk PJU. Itu saya sarankan ke masyarakat yang pernah  datang ke sini dari Sekaroh. Jangan dimatikan walaupun jaringan PLN sudah masuk,’’ pungkasnya.

Selain proyek PLTS mangkrak. Sebelumnya juga ditemukan belasan mesin penyulingan air bantuan pemerintah pusat yang mangkrak. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. L. Hamdi, M. Si, Rabu (18/4),  mesin desalinasi yang telah didistribusi KKP di NTB sebanyak 22 unit. Tersebar di 1 unit  di Kabupaten Lombok Utara, 2 unit di Kabupaten Lombok Barat, 4 unit di Kabupaten Lombok Tengah, 4 unit di Kabupaten Lombok Timur, 1 unit di Kabupaten Sumbawa Barat, 6 unit di Kabupaten Sumbawa  dan 4 unit di Kabupaten Bima.

Satu unit di Serewe Lotim dari bantuan Universits Darma Persada Jakarta. Kondisi mesin kebanyakan rusak. Yang masih berfungsi sebanyak 6 unit.  (nas)