24,9 Persen Penduduk Miskin di NTB Usia Produktif

Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 24,9 persen penduduk miskin di NTB berusia produktif. Dari 798 ribu jiwa masyarakat miskin pada posisi Maret 2017, sebesar 51,2 persen tinggal di daerah pedesaan, sisanya 48,8 persen tinggal di perkotaan.

Kepala BPS NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM yang dikonfirmasi usai Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) di Mataram, Selasa (6/3) siang, mengatakan, banyaknya masyarakat miskin usia produktif merupakan salah satu karakteristik kemiskinan yang ada di NTB. Selain itu, 54,7 persen penduduk miskin di NTB berusia di bawah 25 tahun. Kemungkinan besar adalah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga.

“Dengan usia produktif tersebut diharapkan bisa memacu (upaya percepatan kemiksinan), kalau dia usia produktif penduduk yang miskin itu,” katanya.

Karakteristik kemiskinan lainnya di NTB adalah 88,34 persen berpendidikan SMP ke bawah. Kemudian, 49,61 persen bekerja di sektor pertanian dan 6,69 persen bekerja di sektor industri. Selnajutnya, usia rata-rata rumah tangga miskin di NTB adalah 47 tahun.

Baca juga:  NTB Usulkan Perbaikan 3.000 RTLH Tiap Tahun

Endang mengatakan penanganan kemiskinan di daerah ini harus mengacu kepada karakteritik tersebut. Sehingga prioritas pembangunan untuk pengentasan kemiskinan di NTB bisa lebih fokus.

Menurutnya, jika penduduk miskin usia produktif tak digarap dengan baik maka otomatis akan meningkatkan angka pengangguran. Untuk itu, perlu diprioritaskan pembangunan dalam sektor pendidikan. Karena mayoritas penduduk miskin berpendidikan SMP ke bawah.

“Tetapi dengan program yang kemarin pada saat Musrenbang, kita sekarang lebih mengerucut (program pengentasan kemiskinan). Itu nanti diharapkan percepatan penurunan kemiskinan bisa lebih baik, lebih cepat,” katanya.

Pada periode Maret – September 2017, kata Endang, progres penurunan angka kemiskinan di NTB cukup bagus, yakni 1,o2 persen. Endang menambahkan, angka pengangguran di NTB sekarang sekitar 3,32 persen. menurutnya, angka pengangguran terbuka sebesar ini sudah cukup bagus karena jauh di bawah lima persen.

Baca juga:  Kisah Sedih Purnama Hadi, Pernah Mati Suri dan 18 Tahun Hanya di Tempat Tidur

“Kita sudah under employment. Tetapi sekarang ini adalah bagaimana mereka itu mempunyai pendapatan yang layak,” katanya.

Artinya, kata Endang, para pekerja harus mendapatkan upah yang layak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Meskipun pengangguran berkurang, tetapi jika upah tidak layak maka otomatis penduduk yang produktif tersbeut tak akan mampu memenuhi kebutuhan minimalnya. Sehingga, secara otomatis akan menambah angka kemiskinan.

Endang menambahkan, dari 3,32 persen angka pengangguran di NTB mayoritas merupakan lulusan SMK. Hal itu berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional. Padahal, lulusan SMK disiapkan untuk langsung bekerja. Seharusnya, kata Endang dilakukan evaluasi terhadap jurusan-jurusan yang ada di SMK supaya tidak menjadi penyumbang angka pengangguran.

Apakah jurusan yang ada di SMK sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Endang mengatakan pengentasan kemiskinan memang tidak smeudah membalikkan telapak tangan. Tetapi harus diurai beberapa hal yang menjadi penyebab kemiskinan. (nas)