Sedang Disiapkan, Revisi UU untuk Akomodir Honorer Jadi PNS

Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPR RI sedang merevisi  UU No. 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakomodir tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Komisi yang membidangi masalah kepegawaian ini melihat jumlah PNS yang pensiun tiap tahun dengan jumlah masyarakat yang dilayani sudah tak seimbang.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi II DPR RI, Asikin Sultan saat pertemuan dengan jajaran OPD Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu, 28 Februari 2018 siang. Rombongan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali dan diterima langsung Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M. Sc, Ph.D.

Baca juga:  Ribuan Guru Tidak Tetap SMA/SMK Pemprov NTB akan Diangkat Jadi P3K

‘’Komisi II sudah melakukan upaya-upaya dalam rangka merevisi UU ASN. Sekarang ini sudah masuk dalam program legislasi nasional. Untuk memberikan  satu pasal agar tenaga honorer ini bisa diangkat  sebagai ASN,’’ kata Asikin.

Asikin menjelaskan, revisi UU ASN tersebut berdasarkan desakan dari bawah. Misalnya, sistem pelayanan di rumah sakit tidak bisa efektif terutama dalam melayani BPJS. Karena tidak berbanding lurus lagi antara jumlah tenaga medis dengan masyarakat yang butuh pelayanan.

Ia mengungkapkan, hampir empat tahun pemerintah mengangkat PNS. Sementara di satu sisi setiap bulan dan setiap tahun banyak PNS yang pensiun. Ia menyebutkan, ratusan ribu tenaga medis yang pensiun. Akibatnya, tidak seimbang antara orang yang melayani dengan masyarakat yang dilayani.

Baca juga:  Ribuan Guru Tidak Tetap SMA/SMK Pemprov NTB akan Diangkat Jadi P3K

“Demikian juga guru. Setiap tahun murid bertambah, setiap tahun guru juga pensiun. Tapi kurang lebih empat  tahun kita tak pernah melakukan pengangkatan. Kami, terus mendesak agar ada kesimbangan dengan yang dilayani dan yang melayani. Bahkan proses pengangkatan guru honorer ini sudah pernah difinalisasi antara Men PANRB dan Komisi II,” bebernya.

Namun, setelah dibawa dalam rapat bersama Menteri Keuangan, anggaran untuk menggaji mereka tidak cukup. Ia mengatakan, Komisi II DPR RI sudah mempejuangkan agar tenaga honorer tersebut dapat diangkat menjadi PNS. Melalui revisi UU ASN, diharapkan hal ini akan dapat terwujud. (nas)