Belasan Karyawan AMNT Kecewa Tak Ditemui Gubernur

Mataram (Suara NTB) – Belasan karyawan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara  (AMNT) kecewa dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Pasalnya, mereka jauh-jauh datang dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) – Kota Mataram sepanjang 120 Km dengan jalan kaki. Namun tidak ditemui gubernur ketika menyampaikan aspirasi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin, 26 Februari 2018 siang.

Selain itu, mereka juga kecewa dengan DPRD NTB. Setelah menggelar pertemuan dengan Komisi V DPRD NTB, Senin, 26 Februari 2018 siang, mereka mengaku hanya diberikan janji. Kalangan wakil rakyat di Gedung Udayana tidak dapat memberikan kepastian kapan tuntutan mereka dapat dipenuhi oleh para wakil rakyat tersebut.

‘’Kami akan tetap menunggu beliau (gubernur) sampai kami  ditemui. Kawan-kawan sangat  miris sekali ketika kami,  rakyat yang datang ke pimpinan daerah. Tidak mau ditemui. Dengan keinginan yang sama pasti akan merasakan hal yang sama. Sangat kecewa luar biasa,’’ kata Wakil Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Jayadi disela-sela menggelar aksi di depan kantor Gubernur, Senin, 26 Februari 2018 siang.

Ia mengatakan, akan tetap berada di depan Kantor Gubernur, sampai orang nomor satu di NTB itu menemui mereka. Bukan hanya berharap ditemui tetapi mereka juga berharap semua tuntutan diakomodir. Ia menuturkan, di KSB pihaknya sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Namun, hasilnnya tetap nihil.

Sehingga, dirinya bersama belasan karyawan PT. AMNT mengambil langkah menyampaikan aspirasi ke gubernur dan DPRD NTB. mereka jalan kaki dari KSB menuju Kota Mataram sepanjang 120 Km untuk mencari kepedulian pemerintah daerah.

“Tuntutan kami,  kami ingin dipekerjakan kembali. Karena  sekarang perusahaan melakukan perumahan karyawan. Kami yang tidak mau mengambil RTK ada 93 orang,” sebutnya.

Pihaknya berharap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi  mendengar apa yang menjadi aspirasi mereka. Pasalnya, pertemuan di DPRD NTB, mereka hanya diberikan janji. “Sepertinya tak memberikan keyakinan bagi kami untuk apa yang kami tuntut. Intervensi gubernur itu lebih kuat daripada DPRD,” imbuhnya.

Gubernur telah memerintahkan Asisten I Setda NTB, Dr. M. Agus Patria, SH, MH dan Kepala OPD terkait untuk menemui massa aksi. Namun, mereka menolak kehadiran perwakilan dari Pemprov NTB tersebut. Akhirnya, Asisten I kembali masuk ke Kantor Gubernur.

Pantauan Suara NTB, massa  tidur di depan gerbang  pintu masuk Kantor Gubernur. Ketika azan salat zuhur berkumandang, massa menggelar salat zuhur berjamaah di tempat itu.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S. STP, ME yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 26 Februari 2018 sore, menjelaskan gubernur bukannya tidak mau menemui karyawan PT. AMNT yang menggelar aksi. Hanya saja, pada saat yang sama, gubernur punya kegiatan yang lain yang tak bisa ditinggalkan.

Baca juga:  NTB Siapkan 200 Tenaga Konstruksi Kerjakan Proyek Infrastruktur MotoGP

“Kedua, persoalan itu sesungguhnya lebih  tepat langsung saja ke Disnakertrans. Kan sudah diutus wakil yakni Kepala Disnakertrans dan Asisten I dan jajaran pejabat Disnakertrans yang berkompeten menemui massa,’’ katanya.

Menurut Irnadi, dengan mengutus OPD teknis maka apa yang menjadi aspirasi dan persoalan yang dihadapi para karyawan dapat dijawab. Ia mengatakan tak mesti harus gubernur yang menemui massa aksi. Ia menjelaskan, gubernur telah memerintahkan OPD terkait untuk menjadikan persoalan ini menjadi atensi.

“Dianalisis persoalannya, ditemukan solusi yang tepat untuk itu, fasilitasi persoalan itu. Pak Gubernur minta coba cari langkah-langkah terbaik  menyelesiakan persoalan itu. Kalaupun ternyata ada program perusahaan yang baik, silakan saja. Tetapi kalau kurang tepat dilaksanakan, tentu harus cari solusi yang tepat,” imbuhnya.

Taat pada Aturan

Menanggapi aksi yang dilakukan karyawan tersebut, Senior Manager Social Responsibility PT. AMNT, Syarafuddin Djarot dalam keterangan tertulisnya mengatakan dalam menjalankan operasinya, PT. AMNT selalu berpegang pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Ia menjelaskan pengalihan dan pengaturan fungsi dan peran di antara berbagai perusahaan di Grup Amman Mineral dilakukan dalam rangka sinergi. Demi menjamin kelangsungan jangka panjang operasional Batu Hijau dan pekerja. Serta pemangku kepentingan lainnya.

‘’Manajemen PT. AMNT tetap patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PKB AMNT2017/2018,’’ kata Djarot, Minggu, 25 Februari 2018.

Terkait dengan merumahkan karyawan/pool sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, menurut Djarot telah sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis perusahaan dan bagin dari program rasionalisasi perusahaan untuk memastikan kegiatan operasional dilakukan secara efisien dan berkesinambungan.

Ditambahkan, PT. AMNT tengah menyelesaikan tahap akhir rencana RTK perusahaan yang bertujuan untuk mencapai jumlah tenaga kerja yang sesuai, produktif dan efisien untuk mencapai tantangan kerja PT. AMNT di masa yang akan datang. Saat ini, ungkapnya, sudah 94 persen dari jumlah keseluruhan karyawan yang secara sukarela telah berhasil mengikuti program RTK.

‘’Saat ini pihak perwakilan resmi karyawan, yakni FSPKEP-SPSI, SPAT dan SPN tengah menjalin komunikasi dengan manajemen. Sedangkan SBSI tidak bisa mewakili karyawan PT. AMNT karena mereka tercatat di AMNT hanya berjumlah 21 orang, terdiri dari 20 pengurus dan satu anggota,’’ tandasnya.

Baca juga:  BLK NTB Belum Terima Peserta Khusus untuk KEK Mandalika

Diketahui, November 2016, Amman Mineral International secara resmi menyelesaikan akusisi kepemilikan saham mayoritas pada PTNNT. Jumlah karyawan PTNNT pada saat itu 3.553 orang. Dengan akusisi saham itu, nama PTNNT berubah menjadi PT. AMNT.

Pada Mei 2017,  perusahaan menjalankan program RTK, yang berupa paket pensiun dini sukarela dan paket pengunduran diri sukarela. Dengan paket pesangon/pensiun khusus dengan tambahan paket insentif atau kebijakan perusahaan. Sebanyak 3.200 orang lebih atau 93 persen karyawan telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan paket RTK.

Mulai Agustus 2017, perusahaan telah memberikan persetujuan pelepasan karyawan. Total karyawan yang telah mendapatkan paket pengunduran diri sukarela maupun pensiun dini sukarela sebanyak 1.005 orang.

Sebagai bagian rencana strategis perusahaan, pada Juli 2017, pemegang saham AMNT mengakuisisi saham pengendali PT. MacMahon. Dan MacMahon diminta untuk mengelola departemen dan aktivitas penambangan proyek Batu Hijau AMNT.

Karena departemen mining dioperasikan oleh PT. MacMahon, maka perusahaan meminta karyawan untuk secara sukarela ditransfer ke MacMahon dengan memberikan paket pesangon yang nilanya setara dengan paket RTK. Sebanyak 994 karyawan menyatakan diri secara sukarela pindah ke MacMahon mulai November 2017.

Sementara saat ini masih ada 89 karyawan yang tidak mau bergabung dengan MacMahon. Dan posisi mereka telah diisi melalui rekrutmen. Sehingga mereka saat ini tak memiliki posisi di perusahaan. Mereka pada saat ini dalam posisi pool dan standby.

Pada Februari 2018, perusahaan mengumumkan restrukturisasi organisasi tingkat korporasi. Dengan dibentuknya tiga perusahaan baru. Yakni Amman Integrasi (AMIG) yang mengelola SDM untuk Amman Mineral Group. Kemudian, Amman Industri (AMIN) yang akan mengelola smelter dan Amman Energi (AMEN) yang akan mengelola pembangkit tenaga listrik.

Sebanyak 950 karyawan telah menyatakan setuju untuk bergabung dengan AMIG. Dengan diberikan paket 2-1-1 plus kebijakan perusahaan. Mereka akan efektif bekerja sebagai karyawan AMIG per 1 Maret.

Ada 86 karyawan yang tidak mau bergabung dengan AMIG yang sebagian besar pengurus serikat pekerja. Dan ada 40 orang yang tidak memiliki posisi di struktur AMIG. Menajemen merencanakan untuk menjadikan status mereka menjadi pool. Sementara mereka masih tetap diberi tawaran untuk bergabung dengan AMIG bagi yang memiliki posisi di AMIG sampai batas waktu sesuai kebutuhan perusahaan. Saat ini masih tersisa 187 karyawan dari 3.553 orang atau 6 persen karyawan yang belum menerima proses RTK. (nas)