Ancaman Mogok Karyawan Berpotensi Mengganggu Operasional PT AMNT

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Disnakertrans  telah menerima tembusan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh karyawan yang bekerja di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), perusahaan tambang di batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Rencananya, mogok kerja akan dilakukan pada 12 Februari hingga 12 Mei 2018.

Menanggapi hal itu, Senior Manager Social Responsibility PT AMNT, Syarafuddin Jarot,  melalui siaran persnya yang diterima Suara NTB, Rabu, 31 Januari 2018, mengaku bahwa PT AMNT  telah menerima surat dari Aliansi Serikat Pekerja terkait pemberitahuan mogok kerja bersama. ‘’Hal ini tentunya berpotensi mengganggu kegiatan operasional AMNT,’’ ujar Jarot.

Untuk itu katanya, perusahaan melakukan langkah-langkah proaktif dan mengharapkan agar hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak tidak terjadi. Dalam berbagai hal AMNT telah berusaha terus mengakomodasi kepentingan rekan-rekan karyawan dan telah menyampaikan upaya-upaya komunikasi juga melalui pertemuan langsung maupun melalui surat tertulis ke Aliansi Serikat Pekerja.

Dijelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, manajemen PT AMNT selalu berpegang pada  peraturan dan perundangan yang berlaku. Termasuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.

Pengalihan dan pengaturan fungsi dan peran di antara berbagai perusahaan dalam Grup Amman Mineral dilakukan dalam rangka sinergi demi menjamin kelangsungan jangka panjang operasional Batu Hijau dan pekerja serta  para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Jarot,  manajemen PT AMNT tetap patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam PKB AMNT 2017-2018. Terdapat beberapa hal yang memang pelaksanaannya masih dalam proses kajian yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini.

‘’Semisal pembagian baju karyawan. Pemberian bonus kinerja dan pemberian training kepada karyawan dan pengurus serikat pekerja,’’ jelasnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB mencoba melakukan mediasi atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi di tubuh PT AMNT. Kedua belah pihak segera dipanggil.

‘’Rencananya, mediasi akan dilakukan pada Jumat (2/1),’’ jelas  Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTB, H. Wildan. Kepala Bidang PHI dan Jamsos di Disnakertrans, Nasip, M. Pd beserta para Kasi dibawahnya, Rabu, 31 Januari 2018 kemarin katanya, melakukan pembahasan guna merumuskan solusi yang tepat, atas perselisihan hubungan industrial di perusahaan tambang di Batu Hijau itu.

‘’Hari ini (kemarin)  kita buat dan kirimkan suratnya,’’ kata H. Wildan.

Pemprov NTB melalui Disnakertrans telah menerima tembusan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tambang pengganti Newmont itu. Rencananya, mogok kerja akan dilakukan pada 12 Februari hingga 12 Mei 2018.

Aliansi  Serikat Pekerja yang mengirim surat pemberitahuan itu. Tembusannya Pemda KSB, Disnakertrans NTB, DPRD, Kepolisian, Presiden Direktut PT AMNT dan Menteri Tenaga Kerja. Sejauh ini belum ada respons langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Sumbawa Barat. Karena itulah, Disnakertrans NTB yang berinisiatif memanggil kedua belah pihak.

‘’Sebelum terjadi mogok itu, kita panggil serikat pekerjanya dan manajemen. Kita coba mediasi,’’ tandasnya.

Pemprov katanya, ingin memastikan, apa sebenarnya yang diinginkan oleh pekerja, hingga berencana akan melakukan mogok kerja. Perundingan belum dilakukan oleh perusahaan. Jangan sampai, karyawan menjadi bumerang.  (bul)