Penertiban Pedagang Asongan Kawasan Mandalika Harus Diikuti Solusi

Praya (Suara NTB) – Pedagang asongan yang memaksa wisatawan membeli dagangannya,  dikhawatirkan membuat wisatawan tidak nyaman. Tidak saja itu, cara-cara mengejar dan memaksa wisatawan dikhawatirkan merusak citra pariwisata. Memang tidak adil jika sepenuhnya pedagang yang disalahkan. Sebab bisa jadi minimnya pengetahuan pedagang tentang pariwisata yang ramah, menjadi penyebabnya.

Kenyataan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait di bidang pariwisata. Jika harus ditertibkan, disarankan diikuti dengan solusi.

Pengamat pariwisata Drs. I Putu Gede, M.Par., Minggu, 28 Januari 2018 mengatakan, sudah saatnya pedagang suvenir asongan di  Kuta dilakuan penertiban. Sebab tertib menurutnya, merupakan bagian dari Sapta Pesona. Pemerintah harus menggunakan cara penertiban dengan cara persuasif. ‘’Pendekatan humanis, tidak bisa dengan sewenang-wenang,’’ sarannya.

Penertiban yang dilakukan harus memberikan tempat bagi masyarakat di sana untuk berjualan. Atau diberikan lokalisasi yang memudahkan pedagang menjajakan dagangannya. ‘’Harus diberikan tempat bagi pedagang itu, kalau ditertibkan tapi tidak diberi solusi, juga susah,’’ jelas Putu Gede.

Pandangan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Mataram ini, upaya pemaksaan  oleh pedagang kepada wisatawan di Pantai Kuta  bukan informasi asing baginya. Ia mengamati, itu karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) tentang pariwisata masih sangat minim.

“Mereka (pedagang suvenir) hanya memikirkan dapat uang, tapi tidak berpikir ke depan, supaya bagaimana membuat daerah kita terus dikunjungi. Karena kualitas SDM sangat rendah. Itu PR kita semua,” ujar Putu Gede.

Ia menambahkan, kenyataan itu menjadi pekerjaan pemerintah dalam memberdayakan pedagang suvenir. Terutama pada penekanan bahwa pariwisata berbeda dengan industri lain.

Pariwisata merupakan industri keramahtamahan, murah senyum, dan tidak memaksanakan kehendak. “Itulah yang perlu dibangun,” ujarnya.

Peningkatan SDM adalah langkah penting

ke depan yang perlu dilakukan pemerintah khususnya untuk warga di lingkar wisata. Putu Gede menyarankan dapat dilakukan melalui sosialiasasi, pelatihan, dan bimbingan teknis.

Pola itu harus menyasar masyarakat di daerah Kuta atau sekitar penyangga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Jangan sampai menurutnya diskriminasi, peningkatan SDM dilakukan bagi masyarakat di luar Kuta. Sepengetahuannya,  banyak pedagang suvenir yang datang merupakan masyarakat di luar Kuta, harus jadi atensi juga.  Putu Gede menegaskan, saat ini merupakan era kepariwisataan. Pemerintah harus menyadari semua pengembangan kemasyarakatan berbasis pariwisata. Jangan sampai pariwasata hanya menjadi slogan saja.

Dewan Desak Segera Atasi
Kekhawatiran aktivitas pedagang asongan di wilayah Mandalika juga mengundang anggota DPRD NTB. Jika tidak segera dicarikan solusi, maka berpotensi merusak citra industri pariwisata NTB.

‘’Hal ini tentu sangat kita sayangkan masih terjadi sampai sekarang, karena ini sudah lama ini berlangsung. Kalau tidak kita benahi dengan segera, tentu kita khawatirkan akan berdampak bagi turunnya kunjungan wisatawan ke daerah itu,” ungkap Sekretaris Komisi II, Yek Agil pada Suara NTB, Minggu, 28 Januari 2018 kemarin.

Yek Agil di komisi yang membidangi pariwisata ini mendorong langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, pertama perlunya dibangun kesadaran masyarakat dalam bentuk gerakan peduli wisata Kuta.
“Nah program ini tidak hanya sebatas gerakan seremonial semata. Tapi harus mampu menghimpun semua steksholder yang terkait dan dengan kesadaran tinggi untuk berbuat semampunya bagi kemajuan pariwisata,’’ jelas politisi PKS ini.

Lanjutnya, khusus masalah pedagang asongan perlu diberikan pengertian,  bahwa aktivitas mereka sangat meresahkan wisatawan. Jika tidak berubah, justru akan merugikan pariwisata Kuta, umumnya Lombok. (ron/ndi)